RENGAT - Lembaga DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menegaskan Pansus dugaan amoral, bukan untuk melakukan pemakzulan pada Bupati Yopi Arianto. 

Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Inhu Arwan Citra Jaya dihadapan utusan dari pengunjuk rasa Pemuda Peduli Moral (PPM), tokoh masyarakat dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) yang sudah menduduki DPRD Inhu sejak beberapa hari lalu. Bertempat diruang rapat DPRD Inhu. Jumat (7/2/14) 

"Kalaupun terbentuk Pansus, ini bukan untuk melakukan pemakzulan terhadap Bupati Inhu. Ini perlu diluruskan ditengah masyarakat," ujarnya. 

Ditegaskanya, apapun yang terjadi saat ini merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat Inhu, termasuk DPRD Inhu, agar dapat menyikapi secara positiif pemberitaan terhadap Bupati Inhu Yopi Arianto, yang diduga melakukan perbuatan Amoral, sebab asas praduga tak bersalah masih berlaku di negeri ini 

Diungkapkanya, pada Senin (10/2/14) DPRD Inhu akan menggelar rapat pleno di gedung DPRD Inhu. Pleno ini dilakukan untuk pembentukan Pansus di DPRD Inhu, terkait adanya pemberitaan terhadap Bupati Inhu, Yopi Arianto, yang diduga melakukan perbuatan Amoral. 

“Hari ini setiap fraksi akan melaksanakan rapat internal di fraksi masing-masing. Hasil dari rapat fraksi tersebut akan di plenokan. Disinilah akan diketahui, apakah akan dibentuk Pansus atau tidak dan ini sebagai bukti terhadap pernyataan lisan yang sudah disampaikan oleh fraksi tersebut," ungkapnya. 

Ditambahkanya, pihaknya meminta maaf karena dalam beberapa hari ini tidak dapat menemui perwakilan masyarakat yang sudah bertahan dengan mendirikan tenda di DPRD Inhu. Sebab DPRD Inhu sebelumnya sudah menjadwalkan dinas luar ke berbagai kota di Indonesia. 

Sementara itu, ketua KNPI Inhu Supri Handayani mengatakan pihaknya yakin DPRD Inhu akan bersikap bijak, mengingat persolan ini merupakan marwah daerah. 

“Jika memang nantinya Pansus terbentuk dan eksekutif enggan mencairkan dana DPRD terkait persoalan ini, kami siap untuk mencarikan dananya, baik melalui pengumpulan koin dari mereka yang peduli nantinya," tegasnya. 

Usai pertemuan tersebut, PPM dan Tokoh masyarakat Inhu melepas kain putih yang digunakan untuk menyegel kantor DPRD Inhi. 

Selain dihadiri Wakil Ketua DPRD Inhu Arwan Citra Jaya, pertemuan tersebut juga dihadiri 15 orang anggota DPRD Inhu dari tiga fraksi di DPRD Inhu yang terdiri dari Fraksi Demokrat plus, fraksi Gabungan bersatu dan fraksi Suara Perjuangan Bersama. Namun tidak terlihat adanya perwakilan dari fraksi Partai Golkar, walau sebelum pertemuan digelar terlihat ada di dalam gedung DPRD Inhu. *** (guh)