PEKANBARU - Forum Diskusi Publik (FDP) menggelar diskusi bertemakan 'Presiden, Antara Diinginkan dan Dibutuhkan Hari dalam kaitan kepentingan Riau ke depan' di ruang Chevron lantai IV Perpustakaan Soeman Hs, Pekanbaru, kemarin (24/5/14).

Diskusi tersebut menghadirkan empat pembicara, yakni Dr. Mexsasai Indra, SH, MH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau/UR), Dr. Ahmad Tarmizi Yusa, MA (Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau/UIR), Fakhrurrodzi (Ketua AJI Pekanbaru) dan Satria Utama Batubara (Wakil Ketua PWI Cabang Riau) dan dimoderatori oleh Hasan Basril.

Menurut Mexsasai, kepentingan Riau dalam peta politik nasional, terutama Pemilihan Umum Presiden (Pilpres). Relasi antara pusat dan daerah tergantung dari watak pemimpin. Ketika watak pemimpin daerah kuat maka yang muncul adalah desentralisasi.

'Namun bila watak pemimpin pusat kuat maka yang muncul adalah sentralistik. Elit-elit pilitik di tingkat lokal agar berperan di tingkat nasional harus menjadi bintang di dalam percaturan politik nasional,' katanya.

Hal senada diungkapkan Ahmad Tarmizi Yusa. Disebutkan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi UIR, isu yang diangkat FDP memang sangat menarik untuk dibahas. Momentumnya, tepat sekali.

'Masyarakat kini galau mendapat banyak informasi yang membingungkan tentang Capres,' tuturnya.

Ahmad Tarmizi mengatakan, tokoh yang akan tampil jadi presiden, kedua-duanya punya peluang. Tapi aspek kebutuhannya berbeda-beda. Ketika daerah kita akan dicaplok Malaysia, mungkin Prabowo lebih dibutuhkan karena memiliki keberanian dan latarbelakang militer. Namun ketika akan mengedepankan aspek reformasi, maka Jokowi mungkin akan lebih bisa membawa bangsa ini.

'Fanatisme dalam memilih pemimpin tidak akan memberi kebaikan. Rasionalitas yang harus dikedepankan. Saya memprediksi, siapapun diantara mereka yang menjadi presiden, dinamika di era ini akan lebih hebat daripada masa SBY,' ungkapnya.

Di luar persaingan kedua Capres itu, Ketua AJI Pekanbaru Fakhrurrodzi sangat menyayangkan keberpihakan beberapa televisi swasta. Padahal frekuensi itu milik Negara atau publik. Tapi user atau pemiliknya menyalahgunakan frekuensi.

'Televisi saat ini sudah dijadikan media politik oleh para capres dan cawapres,' ucapnya.

Kondisi itu, tambah pria yang akrab dipanggil Ozi ini, diperburuk oleh Dewan Pers tidak memiliki aturan main. Sehingga negative campaign dan black campaign tentang salah satu capres sangat sering dipertontonkan di media televisi dan media massa lainnya.

Terlepas soal itu, penggagas FDP Amril Jambak kepada riauterkinicom berencana forum diskusi publik bakal setiap bulan dengan mengangkat tema yang beragam. Semua pihak bisa terlibat dalam diskusi-diskusi itu nantinya.

'Tujuan kita ingin menciptakan ruang diskusi publik di Riau,' pungkasnya.***(son)