PEKANBARU - Keterlambatan pengesahan APBD Murni Riau tahun 2014 sangat disayangkan berbagai fraksi di DPRD Riau, terutama Fraksi PKS dan Golkar. 

“Ini jelas sangat kita sayangkan, bonus Dana Intensif Daerah senilai Rp30 miliar dari pusat tidak bisa kita terima jadinya,” kata Mansyur, Ketua Fraksi PKS DPRD Riau kepada riauterkinicom, Senin (06/01/13). 

Selain tanggung jawab DPRD Riau. Menurutnya, pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau juga mesti bertanggung jawab atas keterlambatan pengesahan APBD Murni Riau tahun 2014. 

“Kalau KUA-PPAS kita terima jauh-jauh hari, pasti bakal tidak akan terjadi keterlambatan ini. Kita dikasih awal Desember dan mesti disahkan bulan itu juga, mana bisa seperti itu,” ungkap anggota Komisi B DPRD Riau ini. 

Hal senada juga diungkapkan Ilyas Labay, Anggota Fraksi Golkar DPRD Riau. Menurutnya, keterlambatan pengesahan ini disebabkan karena, belum ada kesepakatan Banggar DPRD Riau dengan Pemrov Riau terkait pendapatan dan belanja Riau di tahun 2014. 

“Ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Mudah-mudahan di tahun berikutnya, hal ini tidak akan terulang lagi,” harapnya. ***(ary)