PEKANBARU - Di tengah berbagai persoalan yang terjadi di Riau, salah satunya masalah pembayaran hutang eskalasi, anggota DPRD Riau gelar pertemuan tertutup dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Tadi saya sampaikan ke KPK masalah eskalasi ini. Tidak dianggarkan dalam APBD, tapi koq bisa dibayarkan," kata Muhammad Adil, anggota DPRD Riau dari Partai Hanura kepada wartawan usai pertemuan, Senin (11/05/16). 

Anggota Komisi E DPRD Riau ini menyebut, KPK merespon masalah ekalasi ini dan akan melakukan penyelidikan. Kedatangan KPK ke gedung dewan sudah lama ditunggu dirinya, terutama ingin menyampaikan persoalan eskalasi ini. 

"Katanya dia akan melakukan penyelidikan, kehadiran KPK sudah lama saya tunggu, KPK jangan nakuti orang Riau saja, usut dan tuntaskan persoalan pembuatan hutang eskalasi," jelas mantan anggota DPRD Kepulauan Meranti ini. 

Hal senada juga dikatakan Mansyur, anggota DPRD Riau dari PKS. Disebutkannya, KPK tidak akan menunggu laporan terhadap persoalan hutang eskalasi ini. Jika ada unsur pidana, maka KPK akan menindaklanjuti. 

"Kalau ada unsur pidana, maka eskalasi akan ditindaklanjuti dan prosesnya tidak bisa cepat, harus melalui mekanisme. KPK pun tidak mesti menuvgu laporan masyarakat untuk menindaklanjuti sebuah masalah," terangnya. 

Adapun yang menjadi tema pertemuan tersebut yakni, Pembekalan Tentang Pencegahan dan Penindakan Terintegrasi oleh KPK.