DURI - Para PNS dan pegawai honor merisaukan mundurnya Jamal Abdillah dari kursi Ketua DPRD Bengkalis. Mereka, khawatir molornya pengesahan APBD 2014 berdampak pada pembayaran gaji dan tunjangan.

Tidak itu saja, menurut kalangan PNS juga dikhawatirkan uang rapel gaji honorer dan isentiv PNS yang bergantung pada pengesahan APBD 2014 bakal tertunda hingga batas waktu yang tidak dapat ditentukan.

"Asinlah bang, hanya rapel gaji melalui APBD ini yang kami harapkan, sekarang malah ada masalah dengan mundurnya ketua DPRD, " keluh Akriman salah seorang guru honor di salah satu Sekolah Dasar di Duri.

Hal senada juga diutarakan Ahmad, salah seorang PNS di Kantor Kecamatan Mandau. Dirinya mengkhawatirkan uang isentiv bakal akan tertunda dikarenakan gara-gara mundurnya ketua DPRD termuda se-indonesia tersebut.

"Pastinya segala urusan, termasuk uang isentiv kami akan tertunda pencairannya. Padahal hanya itu yang kami harapkan selain gaji yang sudah habis untuk membayar kebutuhan hidup," sesalnya.

Tidak hanya rapel gaji honorer dan isentiv pegawai semata yang akan terhambat, namun segala urusan pembangunan dan perangkat pemerintah akan terkendala dengan mundurnya orang nomor satu di lembaga masyarakat di negeri sri junjungan tersebut dengan semakin tidak jelasnya ketuk palu pengesahan APBD.***(ndra)