BENGKALIS - Kisruh APBD Bengkalis tahun 2014 sudah memasuki bulan kedua, sejak pengajuan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) oleh Bupati Bengkalis ke Gubernur Riau. Situasi tersebut ikut diperkeruh oleh Kepala Biro Keuangan (Kabiro) Keuangan dan Asset Daerah Pemprov Riau Jonli yang selalu menggiring opini di media massa, tanpa melakukan komunikasi dua arah ke Bengkalis.

"Sejak pertengahan Februari lalu, Kabiro Keuangan Pemprov Riau Pak Jonli selalu menggiring statement di media massa soal APBD Bengkalis tahun 2014 yang menggunakan Perkada. Pernyataan-pernyataan sepihak sudah beberapa kali dikeluarkan yang bersangkutan, terkesan menggiring opini yang kurang bagus kepada masyarakat Bengkalis,”tegas Jamal Abdillah, Ketua DPRD Bengkalis, Minggu (24/3) terkait kisruh APBD tahun ini.

Seharusnya, sebagai pejabat di tingkat Provinsi, Kabiro Keuangan jangan memperkeruh situasi dengan mengeluarkan pernyataan yang membingungkan. Sebahagian anggota dewan di Bengkalis juga heran, ada upaya penggiringan opini dari Kabiro keuangan tersebut supaya APBD Bengkalis tahun ini menggunakan Perkada, termasuk menjamin kepada Gubernur Riau kalau APBD Bengkalis sudah tidak ada masalah.

Disebut Jamal, sebelum Kabiro mengajukan Perkada ke Gubernur supaya ditandatangani beberapa hari lalu seharusnya berkomunikasi dengan DPRD Bengkalis. Barulah setelah 22 anggota dewan menghadap Gubri menyampaikan klarifikasi serta persoalan yang terjadi, Gubri memahami situasi APBD Bengkalis sehingga Gubri meminta supaya APBD disahkan di DPRD.

"Sangat kita sesalkan, ada upaya yang kurang bijak dari Kabiro Keuangan Pemprov Riau dalam mengatasi kemelut APBD Bengkalis ini. Pak Jonli hanya menerima masukan sepihak, tanpa ada konfirmasi sama sekali ke kita, kecuali ada beberapa anggota dewan yang kenal beliau dan melakukan komunikasi, tetapi tidak secara resmi ke institusi DPRD,”papar politisi PKS itu menyasalkan.

Senada dengan itu pengamat pembangunan dan sosial di Bengkalis Syafril Naldi NK juga menyatakan keheranannya dengan sikap Kabiro Keuangan Pemprov Riau yang terkesan hanya mengakomodir sebelah pihak. Padahal, pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan Kabiro Keuangan Pemprov Riau itu berpotensi memicu masalah lebih meluas lagi, karena APBD itu menyangkut hajat hidup orang banyak.

Disampaikan Syafril, tidak wajar kalau seorang pejabat di tingkat provinsi hanya mendengar sebelah pihak, sehingga memunculkan asumsi kalau telah terjadi keberpihakan dalam persoalan APBD Bengkalis. Termasuk pernyataan yang disampaikan ke publik bahkan Gubernur bahwa APBD Bengkalis sudah tidak ada masalah, disaat APBD itu sendiri justru dalam permasalahan.

"Kok seorang Kabiro ditingkat provinsi membuat pernyataan seperti orang yang tidak mengerti aturan dan lebih mengedepankan keberpihakan. Padahal pernyataan yang bersangkutan dibaca serta direspon kalangan masyarakat luas,”ungkap Syafril, yang juga Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Provinsi Riau. 

Ditambahnya, Gubri diminta harus hati-hati menyikapi kondisi APBD Bengkalis, karena harus ada masukan dua arah supaya persoalan APBD dapat dituntaskan. Setelah mendengar masukan serta klarifikasi dari DPRD dan Eksekutif, barulah diambil keputusan mau diapakan APBD Bengkalis tersebut, menggunakan Perkada atau disahkan di DPRD.

Pemuka masyarakat Bengkalis H.Effendi Buntat menyarankan kepada Bupati dan DPRD Bengkalis supaya lebih mengedepankan musyawarah untuk mencapai kata mufakat dalam penyelesaian sengketa APBD. Apabila kedua belah pihak tetap mengedepankan sikap masing-masing alamat APBD tahun ini bakal terancam lebih lama baru direalisasikan.

"Dari dahulu penyelesaian masalah di Republik ini selalu menggunakan azas musyawarah untuk mufakat, bukan mau menang sendiri. Karena seorang pemimpin/negarawan pasti menempuh jalur yang elegan dengan bermusyawarah menggunakan kepala dingin, bukan malah menonjolkan arogansi kekuasaan yang dimiliki, termasuk menyelesaikan benang kusut APBD Bengkalis ini,”saran Buntat. (win)