NUSA DUA : Ketua Panitia Pengarah Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar, Nurdin Halid, mengatakan bahwa sampai sekarang belum ada calon Ketua Umum yang definitif. Soalnya pencalonan memang belum resmi dibuka.

Nurdin menjelaskan, berdasarkan naskah tata tertib pencalonan yang dibuat Panitia Pengarah, seorang kandidat Ketua Umum harus didukung minimal 30 persen atau 167 peserta Munas. 

Peserta Munas yang memiliki hak suara adalah 513 Dewan Pimpinan Daerah II (tingkat kota/kabupaten), 34 Dewan Pimpinan Daerah I (tingkat provinsi), 10 perwakilan ormas pendiri/didirikan, dan satu Dewan Pimpinan Pusat.

Nurdin mengklaim Golkar solid, tak ada kubu berdasarkan kandidat tertentu. Keberadaan kelompok yang dibentuk tidak sesuai aturan Partai, seperti Presidium Penyelamat Partai, adalah ilegal.

"Presidium (Penyelamat Partai) tidak kita kenal," kata Nurdin di arena Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, Minggu, 30 November 2014.

Dia mengatakan bahwa Panitia memang tak mengundang seorang Wakil Ketua Umum karena telah melanggar aturan dasar Partai. "Khususnya Wakil Ketua Umum yang satu itu memang tidak kita undang," katanya. 

Wakil Ketua Umum yang dia maksud adalah Agung Laksono yang sempat membentuk Presidium Penyelamat Partai yang membekukan kepengurusan DPP Partai Golkar.

Namun demikian, sejumlah tokoh yang pekan lalu berseberangan dengan DPP Partai Golkar diketahuí sudah berada di Bali. Begitu juga Agung Laksono.

Selain menjabat Wakil Ketua Umum, Agung juga menjabat Ketua Umum Kosgoro 1967, ormas yang juga berhak mengirimkan wakilnya di Munas. "Tapi Kosgoro saya lihat ada dua mandat."

"MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong) juga lebih dari satu," Nurdin menambahkan. Ketua MKGR adalah Priyo Budi Santoso, yang juga mendeklarasikan diri maju menjadi calon Ketua Umum.

Sekretaris Panitia Munas, Bambang Soesatyo, mengatakan bahwa Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) yang diketuai Dave Laksono, putra Agung Laksono, menyatakan mengikuti Munas di Bali.