PEKANBARU - Sebanyak 14 orang Calon Legislatif (Caleg) dari partai Golongan Karya (Golkar) dipastikan duduk di kursi DPRD Riau periode 2014-2019. Termasuk salah satunya adalah Mirza Noor, anak dari Gubernur Riau Annas Maamun. 

Banyak pihak memprediksi, Mirza bakal didapuk sebagai Ketua DPRD Riau nantinya. Prediksi ini tak lepas dari sangkaan bahwa Gubri, yang juga Ketua DPD Partai Golkar saat ini, bakal melakukan intervensi terhadap kebijakan partai berlambang Beringin untuk menentukan Ketua di dewan rakyat tersebut.

Ditakutkan oleh sebagian kalangan, ini akan berpengaruh terhadap pemilihan calon ketua DPRD Riau. Seperti diutarakan pengamat politik Riau yang juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Riau, Maxasai Indra.

Dijelaskannya, bahwasanya jika Partai Golkar menilik secara birokrasi, seharusnya banyak kriteria yang harus diterapkan dalam memilih siapa orang yang pantas untuk duduk sebagai Ketua terpilih tersebut. 

"Sebetulnya secara moral dan etika, sungguh tak elok apabila ada dua pertalian darah menjadi pemimpin, baik Eksekutif maupun Legislatif. Ada beberapa kriteria dalam menentukan siapa kandidat yang pantas untuk duduk sebagai ketua," katanya.

Menurut Indra, seperti halnya terkait pengalaman, tindak tanduk, senioritas dan cara individu tersebut dalam memimpin, mengayomi, dan menampung segala aspirasi dari anggotanya.

Kemudian, lanjut Indra lagi, dalam pengelolaan sebuah lembaga negara dalam hal ini DPRD, semestinya memang harus melewati aspek etika dan moral. Dijelaskannya, bahwa ini penting dalam menjaga ritme kerja para wakil rakyat dalam mengemban tugasnya selama 5 tahun ke depan. 

Merupakan otoritas sebuah partai dalam memilih siapa yang pantas didudukan sebagai ketua. Oleh sebab itu, Indra berharap tak ada intervensi dari sang Gubernur terkait hal ini. Namun, lepas dari itu, dia tak menampik bila memang sang calon pantas untuk duduk sebagai ketua, maka apa salahnya.

"Bicara pantas atau tidak, semua berpeluang jika ia berkompeten di bidangnya. Kita lihat saja, apakah Golkar akan bersikap bijak dan arif dalam menentukan, atau dalam kapasitasnya mendapat intervensi sehingga bersama-sama mengamini tokoh yang nantinya didudukan sebagai ketua DPRD Riau 2014-2019," gagasnya.***(dok)