ROKAN HILIR - Adanya kisruh kepengurusan Partai Golkar di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tidak akan menganggu pencalonan bupati dan wakil bupati di Rokan Hilir dari partai tersebut. Karena, partai ini jika tidak ada pengurus daerah yang bisa mengambil sikap, diserahkan kepada pengurus diatasnya. 

"Tak terganggu, partai ini kan kalau tak ada pengurus daerah yang bisa mengambil sikap, pengurus DPD I, kalau tak DPD I, DPP. Yang buat masalah itu kan orang-orang yang buat masalah, partai mana pernah buat masalah," tegas Nasrudin Hasan, Sekretaris DPD II Partai Golkar Rokan Hilir, Rabu (4/3) usai menghadiri pembukaan Musda III IPHI di gedung serbaguna Bagansiapiapi. 

Tidak ada gangguan, lalu siapa calon untuk Bupati dan Wakil Bupati di Rokan Hilir?. "Calon dari Golkar banyak, tak usah saya sebut, nanti muncul tu, pas hari H-nya muncul tu," katanya yang juga Ketua DPRD Rokan Hilir. 

Ketika ditanya dirinya bakal maju melalui Partai Golkar, dia belum memberikan kalimat pasti, melainkan menjawab dengan diplomatis. 

"Nanti kita lihatlah orang paling baik menurut partai, kan bukan menurut kita. Orang partai, kan tau dia. Senior kita banyak, masyarakat juga banyak, masyarakat inikan elemen-elemenya, disuruh ada seseorang maju, menurut kita bisa memenangkan, kenapa tidak, siapapun orangnya," katanya lagi. 

Bahkan lebih ekstrim lagi, Nasrudin menilai untuk yang bakal dicalonkanpun, tidak mesti dari kader Partai Golkar, kader dari partai lain pun bisa, karena yang terpenting aspirasi partai bisa tercapai. 

"Tak usah orang Partai Golkar, orang partai lain aja kita usung dari Partai Golkar, kan ndak apa-apa, yang penting aspirasi partai bisa tercapai," ujarnya. 

Sementara itu, ketika ditanya terkait kisruh Partai Golkar di DPP saat ini, Nasrudin berpendapat, yang pergi ke Bali, 99,99 persen merupakan pengurus yang sah. 

"Pengurus yang lama, kemudian juga, kalau dua-dua itu, mereka menganjurkan melalui pengadilan saja, pengadilan menurut saya, kalau riil pengadilan tu, yang pergi ke Bali itu kan 99,99 persen seluruhnya adalah pengurus yang sah," pendapatnya. 

Bahkan, menurutnya lagi, untuk Ketua Umum Partai Golkar, saat ini masih Abu Rizal Bakri. "Kalau menurut saya, sampai putusan pengadilan berikutnya, sesuai dengan yang kita baca dan aturan, ketua kan masih Abu Rizal. Kan masih Pekanbaru, kan," pendapatnya.