PEKANBARU - Komisi E DPRD Riau akhir-akhir ini sering melakukan rapat tertutup, terutama dalam pembahasan KUA-PPAS RAPBD Perubahan 2105. Sikap komisi seperti ini dinilai aneh karena seakan dewan membahas proyek bukan bukan masalah prioritas anggaran.

"Seolah ada yang dibicarakan bukan masalah prioritas anggaran tetapi proyek mereka (anggota Komisi E,red)," kata Ronny Basista, Pengamat Politik dan Pemerintahan Riau kepada wartawan, Kamis (08/10/15). 

Ia pun menyebut, jika pembahasan KUA-PPAS RAPBD sendiri dilakukan tertutup, tentu akan menimbulakn keanehan sendiri. Apalagi, masih dalam kebijakan umum anggaran yang sifatnya masih dalam taraf umum. 

"Misalnya ke mana titik berat alokasi anggaran, bagaimana menyiasati defisit anggaran dan seterusnya, yang pada pokoknya menentukan arah kebijakan anggaran," ungkap salah seorang dosen Fisip Universitas Terbuka ini. 

Kemudian ia menegaskan, pembahasan APBD tersebut sudah jelas terbuka untuk publik dan hal itu diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah yang diperkuat dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. 

"Wah, pembahasan APBD harus terbuka terhadap publik, itu sudah jelas dalam Undang-undang dan diperkuat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik yang menjelaskan, publik harus tahu kebijakan anggaran pemerintah seperti apa," terangnya. 

Di samping itu ia berpesan, wakil rakyat di DPRD Riau jangan berpikir masyarakat Riau masih bodoh dan permainan yang tidak baik di masa lalu, jangan diulangi di masa sekarang ini. 

"Selama ini DPRD berjalan dijalur yang benar, maka tidak perlu takut ketika pembahasan APBD dikritisi. Tidak usahlah lagi bermain sandiwara dalam pembahasan uang rakyat," tutupnya.