PEKANBARU - Belasan Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Kunjungan tersebut membahas segala persoalan dan perencanan di Provinsi Riau. 

Setidaknya sesi diskusi ada sebelas pertanyaan persoalan dan saran yang dilontarkan oleh anggota DPR RI kepada Pemprov Riau. Diantaranya, masalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada Desember mendatang, pelayanan publik, assesment sampai persoalan tata ruang. 

Dalam kesempatan tersebut rombongan disambut oleh Asisten I Setdaprov Riau Ahmadsyah Harrofie, Kepala Bappeda Provinsi Riau M Yafiz. Hadir juga Kepala Ombudsman Perwakilan Riau Ahmad Fitri, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau. 

Usai diskusi Wakil DPR RI, Lukman Edi menyatakan, kunjungan pihaknya menindaklanjuti adanya informasi jika Pemprov Riau telah selesai melaksanakan asessment. Untuk itu, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana proses pelaksanaanya. 

"Saya kira ini sebuah prestasi karena Pemprov Riau telah melaksanakan amanat UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena di Indonesia pertama melaksanakan asessment secara menyeluruh. Makanya kita minta agar asessment ini dapat dilakukan di kabupaten/kota, karena ini telah dianjurkan," ujarnya. 

Dengan demikian, Lukman Edi meminta agar pejabat yang baru dilantik ini segera melaksanakan kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Karena masyarakat Riau saat ini telah menunggu pembangunan, sebab sudah akhir April APBD maupun APBN belum bisa jalan, sehingga mengakibatkan perekonomian di Riau melemah. 

"Riau sudah selesai melaksanakan asessment, makanya harus segera menjalankan kegiatan APBD. Kalau tidak ekonomi kita akan melambat gara-gara APBD dan APBN belum jalan. Saya kira asessment itu harus dilakukan untuk eselon III, tidak harus eselon II. Namun yang terpenting kabupaten/kota juga harus melaksanakan asessment, karena sebagian besar APBD juga terdapat di daerah," paparnya.