PEKANBARU - Komisi VIII DPR RI tak puas atas penyampaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau atas masalah sosial dan angka kemiskinan di Bumi Lancang Kuning yang dinilai tak relevan. 

Pasalnya, data yang disampaikan Kepala Dinas Sosial Riau, Syarifuddin tidak sesuai dengan upaya-upaya yang dilakukan Pemda setempat.

"Mohon maaf data yang anda berikan dan apa yang disampaikan, jawabannya seperti anak SD (Sekolah Dasar)," kata Anggota Komisi VIII DPR RI,  Rahayu Saraswati Djoyohardikusumo, Selasa (24/5/2016) saat kunjungan kerja membahas angka kemiskinan Riau, di Gedung Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau.

Wanita yang akrab disapa Sara ini menyarankan, seharusnya data kemiskinan yang disampaikan sesuai dengan kondisi di lapangan. Sehingga pihaknya juga bisa memberikan masukan dan saran untuk menekan angka kemiskinan di Riau.

Pernyataan Sara kemudian disambung oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Malik Haramain. Menurutnya, menambahnya angka kemiskinan di Riau karena faktor adanya peningkatan jumlah pendatang.

"Saya rasa ini hanya kambing hitam. Belum lagi kambing coklat. Saya dengar tadi jumlah kemiskinan di Riau juga karena adanya peningkatan jumlah penduduk miskin. Kalau itu kondisinya, artinya penduduk miskin melahirkan masyarakat miskin, makanya jumlah penduduk miskin di Riau bertambah," cetusnya menyindir.

Ketua rombongan ini juga menyarankan, seharusnya faktor yang lebih masuk akal kenapa penduduk miskin di Riau bertambah, apakah ada program Pemda Riau untuk mengentaskan kemiskinan di Riau, dan apakah ada target menekan angkat kemiskinan.

"Tadi disampaikan angka kemiskinan di Riau mencapai 562 juta jiwa dari jumlah penduduk Riau. Masuknya angka itu apakah langkah Pemda Riau, saya kiri ini tak perlu dijawab, namun perlu direnungkan bersama," ujarnya menyarankan.