DUMAI - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Dumai mengaku akan tetap menggunakan Warkah yang sudah dikeluarkan sejak 2004 lalu oleh petua LAMR terdahulu dalam proses Pemilihan Walikota Dumai yang dilaksanakan pada Desember 2015 mendatang.   

Ketua LAMR Kota Dumai Datuk Darwis Ismalil, mengatakan bahwa Warkah yang memang sudah sejak 2004 lalu diterbitkan oleh petua LAMR terdahulu melalui musyarawah seluruh keanggotaan pengurus LAMR tersebut akan tetap ataupun terus dilanjutkan dan dipergunakan ketetapannya.

"Pada Pilkada Dumai 2015 mendatang, pemimpin diwajibkan adalah putra Riau. Hal tersebut sesuai dengan Warkah Maklumat yang belum dan tak akan direvisi. Sebab pada dasarnya warkah tersebut adalah bersifat baku dan tidak ada perevisiannya. Dan disini tugas kita sebagai penerus hanya perlu melanjutkannya saja," kata Darwis, Kamis (5/3/15).

Terkait tujuan dari Warkah itu sendiri, Darwis tidak ingin mengulangi untuk menyampaikannya kembali. Sebab menurutnya, tujuan dari Warkah itu sendiri sudah sejak dahulu kerap disampaikan dan diulangi para petua LAMR terdahulu.

"Tujuan Warkah tersebut saya rasa tak perlu diulangi penyampaiannya kembali, sebab sudah sangat sering disampaikan dan diulangi oleh para petua LAMR terdahulu. Jadi tugas kita saat ini sebagai penerus hanya perlu mengikuti, menuruti, dan menaati pesan dari Warkah itu sendiri," ungkapnya.

Sementara Ketua KPU Kota Dumai Darwis, mengaku enggan memberikan komentar terkait adanya Warkah tersebut dalam menghadapi deklarasi Pilkada mendatang. 

"Kalau soal itu, saya sebagai Ketua KPU mengaku enggan berkomentar ataupun No Comment. Namun sesuai seperti apa yang telah disampaikan oleh Ketua LAMR Kota Dumai tersebut, kita selaku generasi penerus alangkah sangat baik untuk dapat menghormati keputusan ataupun ketetapan yang memang sudah sejak lama ditetapkan oleh para petua pemuka adat melayu terdahulu," katanya.

Namun terkait ada atau tidaknya hal tersebut didalam Undang-Undang Dasar 1945 ataupun ketentuan yang berlaku dalam menjalankan Pilkada, Darwis mengaku memang hal tersebut hanya ada didalam Warkah masyarakat Provinsi Riau yang memang didominan oleh suku ataupun adat Melayu.

"Namun jika ditanyai mengenai ada atau tidaknya didalam Undang-Undang yang berlaku, hal tersebut memang tidak ada tertuang didalam Undang-Undang. Sebab pemilihan sebagai calon pemimpin daerah itu berbuka bagi siapa saja, dan suku apa saja asalkan memang Warga Negara Indonesia (WNI). Dan kami KPU Kota Dumai sendiri tidak akan melakukan pembatasan pendaftaran kepada bakal calon (Balon) Walikota yang ingin mendaftar selama itu masih memenuhi kriteria atau pesyaratan yang ditetapkan oleh KPU RI," papar Darwis.

Sementara terkait polemik yang ada di Kota Dumai dalam menghadapi Pilkada yang akan digelar dalam waktu dekat, Ketua LAMR Provinsi Riau Sri Datuk Al-Azhar, mengatakan bahwa sebenarnya polemik yang sering terjadi tersebut adalah biasanya diakibatkan oleh adanya gesekan-gesekan politik.

"Sebenarnya permasalahan tersebut biasanya justru bersumber oleh adanya gesekan-gesekan politik, bukan dari kebudayaannya itu sendiri. Hanya saja memang tak dapat dipungkiri bahwa sering kali justru kebudayaanlah yang menjadi korban politik," kata Al-Azhar.

Dikatakan Al-Azhar, selain itu sebenarnya juga segala sesuatu tersebut pada dasarnya kembali pada bagaimana cara pemikiran dan penilaian orang tersebut sendiri. Jika pola pikir sudah buruk, maka sebaik apapun hal tersebut tetap saja akan berakhir buruk. Begitu juga sebaliknya. 

Selain itu jika memang Warkah tersebut tetap diberlakukan, tentunya LAMR Kota Dumai sendiri harus berada diposisi terdepan untuk mengawal jalannya amanah ketua adat melayu tersebut yang tertuang di dalam Warkah.

"Saya berharap agar apapun dan bagaimanapun nantinya, jalannya proses Pilkada Kota Dumai mendatang agar dapat berjalan baik, aman, tertib, dan santun. Sebab budaya melayu sendiri selalu mengajarkan agar siapapun untuk berbuat baik, ramah, sopan, santun, dan damai," pesannya.