ROKAN HILIR : Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) diminta bisa mengatasi persoalan banyaknya pegawai baik PNS maupun honorer yang bekerja di lingkup SKPD baik tingkat kabupaten hingga kecamatan yang tergiur mengadaikan SK ke pihak swasta untuk mendapatkan pinjaman modal dalam waktu singkat namun diketahui pinjaman tersebut memiliki bunga pengembalian yang cukup tinggi.

Informasi diperoleh media ini di lapangan, diperkirakan terdapat ribuan pegawai yang mengunakan jasa peminjaman tersebut, dan tidak sedikit yang terjebak karena tidak bisa melunasi akhirnya terpaksa menjual harta yang ada seperti rumah, tanah, dan lain-lain. Tiak hanya pinjaman dari perorangan, sejumlah dinas juga tak jarang mengunakan pinjaman dari swasta tersebut. 

Fraksi Nasional Persatuan Indonesia melalui juru bicara Efrata Ginting secara khusus menyoroti persoalan yang sudah lama berlangsung tersebut seperti disampaikan hal ini dikemukakan pada saat menyampaikan pandangan umum fraksi di gedung DPRD Rohil, di Bagansiapiapi, belum lama ini.

"Kami minta agar pemerintah membuat program untuk kredit lunak ke honor atau pns, misalnya di Bank Pembangunan Rohil (BPR) sehingga bagi yang membutuhkan dana dapat meminjam di sana. Selama ini pns dan honorer dalam mengatasi keuangannya meminjam ke pihak swasta dengan bunga tinggi yang keberadaannya (sistem tersebut) ilegal," katanya.

Menurutnya tidak salah jika ditambahkan penyertaan modal pada BPR, dengan syarat bahwa bank tersebut dalam kondisi sehat. 

Pada kesempatan itu turut dikemukakan tentang perlunya peningkatan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada. Selama ini pendapatan daerah dari sektor pajak, misalnya dianggap masih rendah. Padahal obyek pajak mengalami peningkatan namun disisi lain tidak dibarengi dengan peningkatan PAD secara signifikan. Pendapatan daerah pada 2013 menurun, padahal sejumlah Peraturan Daerah (Perda) telah disahkan begitu juga untuk objek pajak yang semakin bertambah. 

Fraksi tersebut juga mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi turunnya dana perimbangan dari pusat. "Kami juga tanyakan bagiana bantuan dana bagi kepenghuluan yang belum terdaftar di kemendagri," katanya. Dalam pandangan umum diminta agar dikurangi program pembangunan yang sifatnya mercusuar belaka. 

"Apalagi jika membantu untuk instansi vertikal, padahal masing-masing instansi tersebut sudah punya anggaran sendiri. Bagaimanapun anggaran kita sudah cukup besar tersedot untuk aparatur dan kegiatan daerah, di sisi lain kita harus perhatian tentang besarnya jumlah penduduk, pengendalian dan pemerataan pembangunan di daerah, soal tapal batas antar kepenghuluan dan kecamatan, kejelasan status kawasan hutan, pemukiman dan lain-lain," ujarnya.