SELATPANJANG - Pemadaman listrik secara bergiliran yang dilakukan PLN Ranting Selatpanjang sejak beberapa pekan lalu, menuai kecaman dari berbagai elemen masyarakat, termasuk  anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil SH.

Menurut Sekretaris Komisi II DPRD Meranti ini,  tindakan PLN yang melakukan pemadaman bergilir dengan alasan rusaknya beberapa buah mesin yang selama ini menjadi penghasil listrik sangat tidak relevan. 

Sebab sebagai pihak yang memberikan jasa pelayanan listrik kepada masyarakat luas, PLN dituntut harus memberikan pelayanan terbaik dan mampu menghindari berbagai kemungkinan yang bisa menimbulkan ketidakpuasan masyarakat sebagai pengguna jasa listrik tersebut. 

"Alasan yang mereka utarakan kepada masyarakat atas terjadinya pemadaman listrik bergilir karena disebabkan mesin rusak, sepertinya bukanlah alasan yang tepat dan mudah diterima," ungkapnya kepada sejumlah awak media di meranti. 

Sebab jauh-jauh hari, harusnya PLN sudah memikirkan hal ini dan memperkirakan kemungkinan terjadinya kerusakan mesin dengan menstanbykan beberapa buah mesin yang kapanpun bisa digunakan sebagai pengganti mesin yang rusak tersebut. 

"Bukan sebaliknya, malah menjadikan mesin rusak sebagai alasan mematikan listrik masyarakat," ujar Muhammad Adil, politikus yang mencalonkan diri untuk maju ke DPRD Provinsi Riau.

Pokitisi Partai Hanura tersebut juga meminta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti agar memberi perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Persoalannya pemadaman listrik menjadi masalah yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat. 

"Ini menyangkut kepentingan orang banyak, harusnya pemerintah memberi perhatian. PLN juga harusnya tidak banyak alasan, kalaupun mesin rusak, toh selama ini bukan uang pribadi mereka yang digunakan, tapi sudah ada anggarannya. Siapkan mesin cadangan baru, bukan mesin bekas, "ucapnya

.

Adil juga mengatakan, jika PLN tidak mampu melakukan tugas pelayanan dengan baik, maka sebaiknya mundur sebab telah mengecewakan masyarakat. 

"Kalau tidak mampu mengurus, sebaiknya mundur saja. Dengan adanya pemadaman ini, jelas masyarakat yang dirugikan. Kalau misalkan Pemerintah memang membutuhkan dan ingin menambah mesin lagi, silahkan saja dianggarkan untuk kami sahkan. Sepanjang untuk kepentingan masyarakat, kenapa tidak," tandasnya.***(fan)