SELATPANJANG - Kebijakan Pemerintah baik daerah maupun pusat dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin melalui program Jamkesda maupun Jamkesmas belum sepenuhnya menyentuh sasaran. 

Hal ini terlihat dari banyaknya  warga kurang mampu yang belum mengetahui pelayanan kesehatan gratis tersebut. Terutama bagi masyarakat tradisional yang tersebar diberbagai pelosok pedesaan terpencil yang jauh dari jangkauan informasi publik. 

Kondisi ini juga turut diperburuk dengan minimnya program sosialisasi terkait program Jamkesda maupun Jamkesmas, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjadi penanggung jawab program tersebut. 

Demikian diungkapkan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti H Muhammad Adil, SH, kemarin. Dikatakan Adil saat ini perlu dilakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat kurang mampu yang hendak mengurus atau prosedur mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Kita melihat saat ini sosialisasi Jamkesda maupun Jamkesmas masih kurang. Masih banyak masyarakat yang tidak tahu akan pelayanan kesehatan tersebut," ungkap politisi yang bakal maju menuju kursi DPRD Provinsi Riau ini. 

Menurut dia, padahal berdasarkan amanat UU no 36 tahun 2009 pasal 171 sudah jelas dinyatakan, bagi masyarakat kurang mampu yang ingin berobat sudah di jamin dan dianggarkan dalam APBD. Untuk merealisasikan program tersebut, 10 persen dari APBD Meranti dialokasikan untuk kesehatan. 

" Jadi dengan demikian, dari total APBD Meranti tahun 2013, sekitar 148 miliar dialokasikan untuk  program Jamkesda. Dari besaran anlokasi anggaran tersebut, diperuntukkan membiaya pengobatan gratis  untuk  untuk 80 ribu warga,"terangnya.

Lebih jauh ia menyatakan, meskipun alokasi untuk pelayanan kesehatan masyarakat sangat besar namun faktanya baru sekitar 6 persen atau sekitar 78 miliar yang terealisasi. 

Untuk itu, akan sangat disayangkan kalau besarnya alokasi anggaran tersebut tidak bisa dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat miskin. Untuk itu, upaya sosialisasi program ini harus lebih dimaksimalkan. 

"Intinya, ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyampaikan dan memberi pemahaman kepada masyarakat. Ini sangat penting agar kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh ataupun yang tidak tahu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut," katanya.

Menurutnya, apa lagi ini menyangkut hak-hak masyarakat miskin. Alokasi dana ini dari masyarakat, untuk masyarakat, jadi konsekuensinya harus mampu dimaksimalkan untuk masyarakat sebesar-besarnya. Jangan salah, program ini adalah amanat dari undang-undang yang harus dilaksanakan.***(fan)