JAKARTA - Pasca tumbangnya pemerintahaan era orde baru sampai saat ini, DPR sudah meloloskan 219 wilayah sebagai daerah pemekaran baru. Kementerian Dalam Negeri menyebut sebagian besar daerah baru itu sebenarnya tidak layak untuk dimekarkan. Sehingga kuat dugaan, ada persekongkolan antara politisi korup dengan pebisnis hitam.

Hal ini diungkapkan Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) di Jakarta, Jumat (4/4/14). Katanya, berdasarkan memaparkan riset terbaru lembaganya, terungkap bahwa pemekaran ini dimamfaatkan parpol untuk kepentingan kekuasaan menjelang Pemilu.

"Pemekaran itu bukan jualan kosong, tetapi dimodali dengan uang besar. DPR pun memanfaatkan ini untuk kepentingan kekuasaan menjelang Pemilu," ungkap Robert Endi Jaweng.

Menurut Robert, program otonomi daerah yang marak menjelang pemilu legislatif diduga kuat menjadi ajang partai politik mencari duit. Kesimpulan ini berdasarkan hasil penelusuran organisasinya yang menemukan banyaknya para pejuang otonomi daerah yang menggunakan uang untuk memuluskan kepentingannya di DPR.

"Namun sulit mengungkap lebih detail modus maupun praktik duit dalam proses pembentukan otonomi daerah tersebut lantaran lihainya para pemain di DPR. Tetapi yang jelas pemekaran wilayah menjadi instrumen untuk politik uang," sebutnya.

Indikasi itu, kata Robert, bisa dilihat dari era 80-an program pemekaran daerah yang dipaksakan terus bergulir hingga akhir masa jabatan DPR periode 2009-2014. Wakil rakyat tampak ngotot meloloskan daerah-daerah yang diusulkan tanpa bercermin pada kegagalan ratusan daerah yang sudah dimekarkan sebelumnya.

"Seharusnya masalah yang sudah melanda daerah pemekaran menjadi fokus DPR mencari jalan keluar. Tetapi kenyataannya justru DPR malah terus menambah wilayah pemekaran di Tanah Air. Ini menunjukkan bahwa daerah pemekaran hanya untuk kepentingan kekuasaan," tegasnya.***(jor)