PEKANBARU - Pemerintah pusat berjanji, dua minggu pasca pertemuan Pansus DPRD Riau tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau dan Pemprov Riau, semua persoalan yang berkaitan dengan RTRW Riau akan dibawa dalam rapat kabinet. 

Sebelumnya, pemerintah pusat yang diwakili Kementeriaan LHK, Kemendagri, Kementerian PU, Kementerian Agraria dan Tata Ruang melakukan pertemuan dengan Pansus dan Pemprov Riau guna membahas persoalan RTRW Riau. Pertemuan dilaksanakan di Jakarta (04/11/16) yang lalu. 

"Dua minggu pasca pertemuan akan diadakan rapat kabinet. Hasil rapat kabinet nantinya akan disampaikan ke kami dan Pemprov," kata Asri Auzar, Ketua Pansus kepada wartawan, Selasa (15/11/16). 

Dalam pertemuan, pihaknya terus memperjuangkan RTRW Riau sesuai dengan hasil kajian tim terpadu yang dibentuk Kementerian Kehutanan, beberapa waktu yang lalu. Juga berdasarkan hasil rekomendasi Ombudsman. 

"Kita tetap perjuangan yang 2,7 juta hektar itu sesuai dengan hasil kajian tim terpadu. Ombudsman pun pernah merekomendasikan Kementerian LHK untuk melaksanakan hasil kajian tim terpadu, inilah yang akan kita perjuangkan bersama," ungkapnya. 

Hal senada juga dikatakan anggota Pansus, Aherson. Jika 2,7 juta hektar tidak dipenuhi, maka sisa 1,036 lebih dari 1,6 juta hektar lebih yang di SK kan Kementerian LHK, bisa di holding zone kan atau kawasan hutan yang diusulkan perubahan fungsi dan peruntukannya. 

"Kita cari solusi bersama, apakah SK bisa direvisi atau tidak. Pasos, vasum, pemukiman dan kepentingan pembangunan nasional akan menjadi poin terpenting dalam pembahasan, kita perjuangkan segala kepentingan masyarakat," tutupnya.