PEKANBARU - Pemilihan ulang Gubernur Riau baru bisa dilaksanakan tahun 2015 jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan pasangan calon Gubernur Riau, Herman Abdullah - Agus Widayat. 

Pasalnya, dalam APBD Riau 2014, tidak ada anggaran pelaksanaan pemilihan Gubernur Riau. Penegasan itu disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Riau, H Syafruddin Saan dihadapan ratusan massa dari paguyuban se-Riau, Senin (6/1/2014) siang ini. 

Rombongan paguyuban ini diterima oleh Ketua Komisi A DPRD Riau H Ilyas Labay, Sekretaris Komisi A DPRD Riau, H Syafruddin Saan dan anggota Komisi A DPRD Riau, Gumpita.

'MK harus mendengarkan suara rakyat Riau. Pasalnya, jika hasil pemilihan tidak disahkan, pemilihan ulang baru dilaksanakan tahun 2015 mendatang karena anggarannya tidak masuk pada APBD Riau 2014 yang segera disahkan,' jelas Syafruddin Saan.

Selain belum dianggarkan, pelaksanaan Gubernur Riau sebelumnya juga sudah menghabiskan dana ratusan miliar. Jadi yang akan rugi juga rakyat Riau.

'Kita minta MK mempertimbangkan kondisi yang ada di Riau. Kita sudah habis waktu dan uang untuk Pemilihan yang sudah berlangsung dua tahapan,' tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Paguyuban se-Riau, pagi ini, Senin (6/1/2014) menggelar aksi demontrasi ke DPRD Riau. Wakil dari berbagai suku ini, menuntut agar pelantikan Gubernur Riau terpilih tidak diulur-ulur.

Pantauan GoRiau.com di DPRD Riau, pagi ini aksi demontrasi ini diikuti ratusan massa dari berbagai etnik lengkap dengan pakaian adat masing-masing.

Mereka sempat berorasi sebentar di depan gedung DPRD dan meneriakkan agar pemerintah dan legislatif tidak memperdulikan orang-orang yang ingin menghambat proses pelantikan Gubernur terpilih.

Mereka menyatakan mendukung sepenuhnya hasil keputusan KPU Riau yang telah memenangkan pasangan calon Gubernur Riau, Annas Maamun dan Arsyadjuliandi Rachman.

Hingga berita ini dirilis, massa dari berbagai paguyuban ini sedang diterima Komisi A DPRD Riau. Mereka diajak dialog oleh Komisi A DPRD Riau. ***(mad/grc)