PEKANBARU : Selama tahun 2014, sejumlah program kerja di Dinas Perhubungan Provinsi Riau tidak bisa dilaksanakan, meskipun sudah dianggarkan dalam APBD Riau tahun 2014. Total anggaran masing-masing program bervariasi. ‎

Adapun program yang dimaksud yakni, Pemeliharaan dan Rekonstruksi Shoulde Bandara Tempuling, dengan nilai pagu Rp1.537.000.000. Penyebabnya, adalah waktu pelaksanaan diperlukan selama 4 bulan sehingga dengan sisa waktu yang ada, pelaksanaan pekerjaan tidak mungkin dapat dilaksanakan. 

Faktor cuaca pun juga menjadi penghalangnya. DED terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Samak dengan nilai pagu sebesar Rp150.000.000. penyebabnya, karena kegiatan ini telah dilaksanakan oleh kabupaten. 

Pengadaan dan peralatan NDB dengan nilai pagu Rp1.968.870.000. Penyebabnya, plafon yang tersedia hanya dapat dilakukan pengadaan peralatan unit NDB secara terbatas, sedangkan untuk biaya pendukung lainnya tidak mencukupi. 

Selain itu, proses pengadaan tersebut membutuhkan waktu sekitar 6 bulan hal ini disebabkan peralatan NDB harus didatangkan dari negara lain. 

Kajian evaluasi kinerja jaringan Jalan Soekarno-Hatta-Soebrantas sebesar Rp500.000.000. Penyebabnya, dengan pertimbangan jalan ini merupakan jalan nasional dan dipertimbangkan untuk diajukan dalam kegiatan APBN.‎ 

Pengadaan peralatan dan perlengkapan IT jembatan timbang sebesar Rp3.500.000.000. Penyebabnya telah dilakukan dua kali proses pengadaan barang/jasa namun tidak ada penyedia barang/jasa yang mendaftar. 

Perencanaan pembangunan Pelabuhan Parit (lanjutan) sebesar Rp150.000.000. Penyebabnya telah dilakukan dua kali proses pengadaan barang/jasa namun tidak ada penyedia barang/jas yang mendaftar.‎ 

Pemeliharaan fasilitas LLAJ se Provinsi Riau sebesar Rp300.000.000. Penyebabnya, dana yang tersedia untuk pekerjaan pemeliharaan LPJU tenaga surya tidak mencukupi, termasuk alokasi pemindahan titik pemasangan ke lokasi tanah yang lebih keras. 

Di samping itu, masa pakai baterai yang hanya bisa bertahan selama dua tahun dengan dana yang tersedia tidak mencukupi untuk mengganti jumlah LPJU yang berjumlah 134 unit.‎ 

Menanggapi hal ini, Mansyur, Anggota Komisi E DPRD Riau memaklumi sejumlah program kerja yang tidak terlaksana itu. Apalagi sebutnya, tahun 2014 merupakan tahun yang banyak menimbulkan persoalan di Riau. 

"Ke depan, yang seperti ini tidak kita inginkan lagi. Mudah-mudah tidak terulang di 2015 ini," ujar politisi PKS ini usai hearing dengan Dinas Perhubungan Provinsi Riau.