TEMBILAHAN - Dewan meminta instansi terkait menginventarisir dan meninjau kembali perizinan kepada perusahaan sawit di Inhil, khususnya PT Setia Agrindo Lestari (PT SAL) di Kecamatan Gaung. 

Penegasan ini dikemukakan Ketua Komisi I DPRD Inhil, Arfah saat hearing gabungan Komisi I dan II dengan BPPMPD, Disbun dan Dishut Inhil, Masyarakat Peduli Inhil (MPI) yang mendampingi puluhan warga Desa Pungkat, Senin (19/5/14) di Ruang Banggar DPRD Inhil. 

Ia mengharapkan perlu dipertimbangkan dan distop izin yang diberikan kepada pihak perusahaan sawit ini. "Kita minta pihak BPPMPD Inhil dan instansi terkait lainnya melakukan inventarisir dan peninjauan kembali perizinan perusahaan sawit yang menimbulkan penolakan ditengah masyarakat," sebut Arfah. 

Keberadaan perusahaan sawit saat ini, di lapangan sudah menimbulkan persoalan sosial dan mengganggu kondusifitas di daerah. 

Ketua Komisi II, Junaidi juga mempertanyakan legalitas izin prinsip PT SAL, dimana di kepala surat izin prinsip tertulis untuk lahan di Kecamatan Tempuling, tapi justru mereka merambah ke Kecamatan Gaung. 

"Pihak BPPMPD Inhil harus dapat meneliti dan menginventarisir masalah perizinan perusahan sawit di Inhil, khususnya PT SAL ini. Jangan sampai permasalahan ini menimbulkan konflik di lapangan, " ujar Junaidi. 

Kepala BPPMPD Inhil, Saripek menyampaikan, pihaknya akan menyurati pihak perusahaan agar menghentikan dulu aktifitas nya sampai adanya penyelesaian masalah ini. 

"Kita undang mereka untuk membicarakan masalah ini, bagaimana pola kerjasama mereka dengan masyarakat. Kalau merugikan masyarakat, maka saya yang terdepan tidak memberikan izinnya," jawab Saripek. 

Para pejabat yang hadir menerangkan, perizinan yang dikeluarkan kepada perusahaan sawit di Inhil ini merupakan produk pemerintahan kepala daerah dan pejabat sebelumnya (masa bupati Indra Muchlis Adnan).***(mar)