PEKANBARU - Dari bulan September sampai November 2014, staf ahli Fraksi NasDem-Hanura DPRD Riau tidak digaji. ‎Tidak tanggug-tanggung, total gaji yang bakal diterimanya sebesar Rp15 juta. 

"Ada staf kami yang ternyata gajinya belum keluar, Bulan September sampai November 2014, akhir tahun kemarin," kata Ilyas HU, Ketua Fraksi NasDem-Hanura DPRD Riau kepada wartawan, Senin (11/05/15). 

Anggota Komisi C DPRD Riau ini pun menyatakan, persoalan ini sudah disampaikan pihaknya ke pimpinan DPRD Riau, namun sampai saat ini belum ada respon dari pimpinan atas apa yang disampaikannya tersebut.‎ 

"Padahal semua hak dan kewajiban di fraksi itu sama semua, tidak ada yang membedakannya. Jadi kenapa fraksi kami dibedakan, apa persoalannya, itulah sebabnya kami lapor ke pimpinan dewan, mudah-mudahan ada jawaban atas laporan kami," ungkapnya. 

Menanggapi persoalan ini, Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua DPRD Riau beranggapan persoalan ini disebabkan karena adanya ‎perbedaan asumsi saat pembahasan anggaran yang tercakup dalam APBD Perubahan 2014. 

"Dulu itu kan dianggarkan hanya untuk tujuh fraksi, ternyata saat ini jumlah fraksi kita bertambah satu, menjadi delapan fraksi. Mungkin inilah yang menjadi penyebab persoalan ini," jelas politisi Demokrat ini. 

Untuk itu, sebut mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru i‎ni mengatakan, pimpinan dewan sudah menginstruksikan hal ini dengan biro hukum pemerintah Provinsi Riau dengan BPK Riau guna mencari dasar hukum pembayaran gaji staf ahli Fraksi NasDem-Hanura. 

"Kalau sudah ada dasar hukum pembayarannya, tidak mungkin untuk tidak dibayar. Tapi, ‎pada prinsipnya, ketika anggaran sudah lewat, maka tidak dapat dibayarkan, apapun jenis yang akan dibayarkan itu," tutupnya.