PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau Arysadjuliandi Rachman masih berkoordinasi dengan Mendagri dalam menajalankan tugas pemerintahan pasca ditahanya Gubernur Riau Annas Maamun pekan lalu oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Selain Mendagri, Pemprov juga melakukan hal yang sama dengan sejumlah lembaga pemerintahan lainnya seperti BPK dan BPKP. Koordinasi diperlukan, agar pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan.

"Kita masih konsultasikan dengan Kemendagri, BPK, BPKP. Kalau saya tak konsultasi dengan Sekda, Pak Sekda juga nggak tahu," ujarnya usai memimpin rapat koordinasi bersama kepala dinas, badan dan biro di ruang melati, Selasa (30/9/14).

Hal itu tentunya terkait dengan peraturan Undang-undang Pemda yang baru saja disahkan DPR RI. Jika memang mengharuskan segala yang berkaitan dengan tugas kedinasan atau pun proyek meminta persetujuan gubernur, Pemprov akan melakukannya.

Karena itu, Pemprov juga sedang menginventarisir seluruh berkas jika memang diharuskan berkoordinasi dengan Gubri Annas. "Ini sekarang sedang diinventarisir," ujar Wagubri.

Sementara saat ditanya terkait status Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau terhadap dirinya, Wagub enggan berkomentar banyak. "Itu urusan Mendagri. Yang kita urusi tupoksi kita sendiri," elak Wagub. ***(mok)