PEKANBARU - Wakil Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD II Golkar Inhu Ismail Nurman, Kamis (13/2/14) pagi, menjumpai Penjabat Gubernur Riau (Pj Gubri) Djohermansyah Djohan untuk melaporkan kasus dugaan perbuatan amoral yang dilakukan Ketua DPD II Partai Golkar yang juga Bupati Inhu Yopi Arianto.

Dalam pertemuan yang berlangsung cukup singkat itu, Ismail dan rombongan meminta Pj Gubri segera turun tangan apa yang terjadi di Kota Rengat, ibukota Kabupaten Inhu saat ini. 

Pasalnya, Bupati Yopi diduga mengerahkan para guru untuk menghadang pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait isu yang menimpa dirinya.

Menanggapi laporan itu, Pj Gubri menegaskan tidak boleh pengerahan pegawai negeri untuk demonstrasi. "Pegawai bukan alat untuk demo. Pegawai hanya alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Tidak boleh itu," tukasnya.

Djohansyah menambahkan, dirinya akan mencatat laporan ini dan segera memeriksanya. "Nanti sesegera mungkin akan ada tim untuk memeriksa hal ini. Saya sudah perintahkan Sekda untuk menurunkan tim untuk memeriksa laporan ini," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD II Partai Golkar Inhu menyebutkan setelah melaporkan ke Pj Gubri, hari ini juga laporan yang sama akan diserahkan ke DPD Partai Golkar Riau.

"Selaku kader partai, saya sangat prihatin kasus yang menimpa Ketua DPD II Inhu. Kasus ini telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, tidak terkecuali para kader dan simpatisan Partai Golkar Inhu," katanya.

Ditambahkannya, sejak kasus itu ramai diberitakan di sejumlah media massa, baik cetak, media online dan televisi telah menimbulkan aksi-aksi unjukrasa yang dilakukan oleh beberapa organisasi dan elemen masyarakat. 

Parahnya, pemberitaan perbuatan amoral yang diduga dilakukan Ketua DPD II Partai Golkar Inhu telah menyebabkan elektabilitas partai politik berlambang Pohon Beringin ini menjadi anjlok.***(son)