MERANTI - Kunjungan kerja Komisi C DPRD Provinsi Riau ke Selatpanjang, Kamis (5/2), dimanfaatkan banyak pihak untuk menyampaikan permasalahan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Tidak hanya kalangan Pemkab, sejumlah tokoh masyarakat, ormas dan lembaga lainnya turut menyempaikan aspirasinya.

Diantaranya disampaikan oleh warga masyarakat bernama Tarmizi, Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Kepulauan Meranti, Mulyono dan para Camat turut menyampaikan satu-persatu persoalan yang butuh menjadi perhatian DPRD Riau untuk diperjuangkan di tingkat Provinsi.

Diantaranya, masalah aturan administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dinilai merepotkan masyarakat karena harus menggunakan KTP pemilik, sementara di Kepulauan Meranti banyak beredar kendaraan yang dijual bekas. Selain itu aspirasi disediakannya unit layanan pembayaran pajak terapung untuk masyarakat yang berada di pulau-pulau.

Camat Tebingtinggi Barat, Rizki Hidayat, dalam penyampaiannya meminta bantuan pembangunan Drainase di wilayah Alai Selatan untuk mengantisipasi banjir ketika hujan besar.

"Kami juga butuh bangunan untuk beberapa sekolah yang sangat memprihatinkan kondisinya, jika tidak bisa di APBD perubahan 2015, kami harap dapat dianggarkan di APBD murni 2016," ucapnya.

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti, Efialdi SE, meminta perhatian bantuan dana untuk membangun kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Menurutnya, hal itu juga merupakan tugas Gubernur selaku ketua pengembangan kawasan perbatasan daerah.

Selain itu, sejumlah unsur lainnya, mengharapkan perhatian untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan khususnya untuk masyarakat peduli api (MPA), serta usulan alih fungsi HTI yang mengancam perkebunan sagu, kopi dan karet masyarakat.

Setelah menerima semua masukan tersebut, Ketua Komisi C DPRD Riau, Aherson, meminta Pemda Kepulauan Meranti membuat proposal dan diajukan ke Komisi C untuk diperjuangkan dalam rapat regional bersama SKPD terkait di Provinsi Riau.

"Silahkan proposal disampaikan, dana akan kami perjuangkan jangankan 200 Miliar Rupiah sampai 500 Miliarpun kita usahakan, termasuk penyediaan unit pelayanan pajak terapung untuk masyarakat di Kepulauan Meranti," ujarnya.