Politik

Pemprov Riau Terima Draf OPD Baru dari Mendagri

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau telah menerima draft Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, dari Kementrian Dalam Negeri. Untuk selanjutnya diserahkan kepada Sekwan, dan dibahas di Banmus. Dijadwalkan Senin (31/10/16), disahkan. Kepala Bir
Politik 10 tahun lalu

Andi Rachman Pilih Mingkem Ditanya Soal Calon Wagubri

PEKANBARU - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman sampai saat ini masih belum mau terbuka soal calon pendampingnya. Orang nomor satu ini pun lebih memilih tutup mulut dari pada harus menjawab pertanyaan awak media. "Lebih baik tutup mulut ya," ka
Politik 10 tahun lalu

Pansus Perempuan DPRD Riau Lakukan Kunker ke Jakarta

PEKANBARU - Pansus DPRD Riau tentang Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan, lakukan kunjungan kerja ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana, DKI Jakarta. "Kunjungan kerja kita kali ini untuk mena
Politik 10 tahun lalu

DPRD Bengkalis Segera Bahas RAPBD Perubahan 2016

BENGKALIS - Bupati Bengkalis yang diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah H.Arianto secara resmi menyerahkan kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Platfon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Perubahan tahun 2016, Rabu (26/10/2016). Besaran RAPBD
Politik 10 tahun lalu

Legislator Minta Gubri Tetapkan Pejabat Sesuai Ahlinya Jelang OPD Baru

PEKANBARU - Jelang diterapkannya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru di lingkungan pemerintah Provinsi Riau , Komisi A DPRD Riau selaku membidangi pemerintahan, meminta gubernur Riau agar menempatkan pejabat yang sesuai dengan bidangnya
Politik 10 tahun lalu

DPRD Sahkan 16 SOPD Pemkab Kepulauan Meranti

MERANTI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti resmi menggelar paripurpa dan mengesahkan Ranperda tentang pembentukan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Ranperda ini mulai dikerjakan setelah Pansus OPD terben
Politik 10 tahun lalu

DPRD Riau Coret Anggaran untuk Wagubri di APBD-P 2016

PEKANBARU - Dianggap tidak ada gunanya, pimpinan DPRD Riau sebut, anggaran dinas untuk wakil gubernur Riau dicoret dalam APBD Perubahan Tahun 2016. Total anggaran yang dimaksud mencapai miliaran rupiah. "Anggaran wakil gubernur kita coret di APB
Politik 10 tahun lalu

DPRD Bengkalis Sahkan RPJMD 2016-2021

BENGKALIS - DPRD Bengkalis mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranperda RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda), Selasa.Pengesahan Ranperda RPJMD yang diajukan
Politik 10 tahun lalu

Didukung DPP Golkar, Balon Wagubri Ansar Ahmad Galang Dukungan

PEKANBARU - Bakal calon atau Balon Wakil Gubernur Riau Ansar Ahmad semakin percaya diri (pede) bangun kekuatan di Riau. Ansar, mantan Bupati Bintan Kepulauan Riau ini disebut-sebut sosok yang paling dikehendaki DPP Golkar untuk menemai Gubernur
Politik 10 tahun lalu

APBD Perubahan 2016 Riau Disahkan Sebesar Rp10,3 Triliun

PEKANBARU - Setelah melalui Rapat Badan Anggaran  (Banggar) DPRD Riau akhirnya menyetujui Rancangan Perubahan APBD tahun 2016 sebesar Rp10,3 trilun. Pengesahan dilakukan melaui Rapat Paripurna dihadiri Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachma
Politik 10 tahun lalu

Legislator Meranti Optimis Tuntas Pengerjaan Jalan Lintas Alai-Mengkikip

MERANTI - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti pesimis pengerjaan jalan lintas Alai-Mengkikip selesai tahun ini. Pasalnya, meski sudah ada pemenangnya, hingga pertengahan Oktober 2016 pengerjaan jalan lintas
Politik 10 tahun lalu

Dedi Putra: Besar Kemungkinan SKPD Baru Kembali Dikurangi

MERANTI - Ketua Pansus Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dedi Putra SH, memberi sinyal bahwa SKPD baru di Kepulauan Meranti bisa jadi akan mengalami pengurangan. Hal itu dilihat dari kekuatan keuangan daerah, ini akan dibahas saat rapat
Politik 10 tahun lalu

Pemkab Bengkalis Revisi Perda Pilkades Serentak

BENGKALIS - Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan merevisi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan pilkades secara serentak. Perubahan itu dilakukan menyusul keluarnya putusan MK bahwa syarat calon kepala desa tidak harus dibatasi oleh
Politik 10 tahun lalu