BENGKALIS - Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67/2011 atas perubahan Pemendagri Nomor 15/2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di daerah mencapai tujuan perlindungan anak dan perempuan secara hakiki. 

Dari 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Bengkalis, masih terdapat sekitar 16 SKPD yang masih belum membentuk vocal point. Namun, kondisi ini tidak menjadi suatu hambatan untuk pelaksanaan program pembangunan. 

"Kita akui dalam rangka melaksanakan PUG ini, masing-masing SKPD tugasnya cukup berat. Namun, seluruh anggota Pokja PUG telah melaksanakan tugas mulianya dengan baik, sehingga harapan bersama yakni kesenjangan akan hilang dengan kepedulian pelaksanaan PUG dalam rangka meningkatkan kualitas dan mewujudkan kesejahteraan rakyat," Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Bengkalis Mustafa di sela-sela kegiatan Raker Evaluasi dan Monitoring Pokja PUG Tahun 2016 di Kantor Bupati Bengkalis, Rabu (25/5/16). 

Sambung Mustafa, untuk PUG ini dari tahun 2009, BPPKB sudah melakukan upaya melalui sejumlah program kegiatan di antaranya pelaksanaan workshop, pelatihan, bimbingan teknik (Bimtek) dan membentuk vocal point di masing-masing SKPD. 

Sementara terkait Raker Evaluasi PUG, kegiatan ini resmi dibuka Plt. Asisten Administrasi Umum Hermanto Baran. Menghadirkan Kabid Lingkungan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Jufrinal, Rahmah Masniary (Sekretaris BP3A-KB Provinsi Riau), dan dari Ketua Pokja PUG Kabupaten Bengkalis diwakili Joko Wardhono (Kabid Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya-Bappeda Bengkalis) diikuti oleh perwakilan dari 30 SKPD di lingkungan Pemkab Bengkalis. 

Kesempatan ini, Asisten Administrasi Umum Hermanto Baran menyampaikan perlu adanya konsep-konsep yang mendasar untuk menggiring strategi PUG yang bermanfaat untuk kelangsungan pembangunan di Kabupaten Bengkalis. 

"Dari 2009 lalu, program PUG ini sudah menjadi prioritas di Kabupaten Bengkalis, tentunya butuh dukungan dari pemerintah pusat, bagaimana Kabupaten Bengkalis bisa lebih baik kedepan, dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, dan mengurangi kesenjangan melalui implementasi yang nyata dan terarah," kata Hermanto Baran. 

Melalui Raker Evaluasi dan Monitoring Pokja PUG tersebut, Pemkab akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur melalui PUG tahun selanjutnya.