SELATPANJANG - Kendati hasil ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2013 masih di tangan pemerintah pusat, namun pihak pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, bakal menjemputnya dan mengumumkan pada hari Selasa (24/12/13) mendatang.

"Saat ini hasil  tes CPNS tersebut masih berada di Jakarta dan dalam waktu dekat ini hasil Tes CPNS tersebut akan segera di jemput, dan  Insya Allah jika tidak ada aral melintang  24 Desember nanti akan umumkan secara serentak," ungkap Sekdakab Meranti, H. Iqarrudin, Kamis, (19/12/13).

Sekdakab Kepulauan Meranti itu, mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah pusat melalui Kemen PAN yang tidak memberikan kesempatan kepada Pemkab Meranti sebagai tuan rumah dalam menentukan hasil dan porsi penerimaan CPNS. 

"Seharusnya daerah mendapat dispensasi dan porsi khusus dalam hal ini. Kita khawatir akan terjadi permasalahan baru di daerah jika seandainya anak daerah tidak diberi porsi," aku Sekda.

Selain itu menurut, Sekda, pihak juga tidak mau jika kabupaten kepaulauan Meranti hanya dijadikan sebagai ajang pencari nomor NIP, setelah mendapatkannya mereka lalui minta pidah tugas keluar daerah dan kabupatenm kepulauan Meranti kembali kekurangan pegewai.

"Padahal sebagai kabupaten baru kita tentunya membutuhkan Pegawai  yang memiliki semangat kerja yang tinggi serta menguasai arena," ungkap Sekdakab Meranti kepada media ini.

Kekhawatiran Sekda tersebut cukup beralasan, Pemkab Meranti menilai akan terjadi stagnasi apabila lebih banyak peserta dari luar daerah yang diluluskan.

"Belum lagi nanti wilayah penempatan yang berada di pelosok dan pesisir Meranti. Mereka dari luar daerah tidak akan sanggup, pasti minta pindah dan akhirnya Meranti  hanya  jadi tempat mendapatkan NIP dan daerah akan tetap kekurangan pegawai," tambah Sekda kesal.

Sementara itu  Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Putra,Shi , saat di minta tanggapannya  dengan tegas ia mengkritik  kebijakan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) itu. 

Bahkan atas nama Komisi I dan DPRD, ia menyarankan pemerintah kabupeten untuk menolak hasil CPNS tersebut jika memang malah merugikan daerah.

"Kalau memang kita mempunyai wewenang dan peluang, tolak saja hasil CPNS itu. Buat apa diterima orang lain jika malah merugikan masyarakat di daerah," kata Dedi.

Lebih lanjut politisi Muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  itu juga menambahkan, esensi  dari usulan CPNS yang disampaikan Pemkab Meranti adalah memberikan kesempatan bagi anak daerah untuk berkreasi dan berperan membangun daerah. Bukan itu saja, angka pengangguran juga dapat dikurangi dengan penerimaan CPNS tersebut.

"Seharusnya CPNS itu harus mampu memuaskan dahaga masyarakat Meranti yang selama ini tidak terakomodir ketika masa Bengkalis, (kabupaten induk, red) dulu. Ini kan peluang mencari lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran," ungkap Dedi  sedikit kesal.***(fan)