BAGANSIAPIAPI - Sebanyak 3.600 Kepala Keluarga (KK) di Kecamatan Tanah Putih Rokan Hilir bakal mendapatkan air bersih dari kapasitas 40 liter/detik pengolahan air bersih setempat. Pengolahan air bersih tersebut dibangun melalui sharing budget pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

“Sharing budget, antara pusat, provinsi dan kabupaten. Jadi kewajiban kabupaten, kita menyiapkan lahan, lebih kurang setengah hektar, kemudian saluran kerumah-rumah warga, pipanisasinya, dari saluran induk kesaluran kerumah-rumah warga,” kata Suwandi, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kamis (16/10/14) disela-sela pelepasan kontingen porprov.

Dia menargetkan, paling lambat, bulan Januari tahun 2015, pemenuhan kebutuhan air bersih warga di Kecamatan Tanah Putih bisa diatasi.

“Kalau jumlah kapasitas yang ada tu, 40 liter/detik, kalau kita analisis, bisa menampung sekitar 3.600 KK. Tapi saat ini yang baru bisa kita layani, baru sekitar 600 sambungan rumah (SR), menambah lagi, kita tambah sesuai kebutuhan masyarakat setempat,” jelasnya.

Diakui, salah satu faktor kebutuhan masyarakat, setelah Rohil berdiri 15 tahun, masih kesulitan untuk pengadaan sarana air bersih.

“Mungkin nanti dibeberapa daerah, mungkin Bagansinembah, Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, termasuk Bagansiapiapi, secara berangsur, tahun depan kita sudah programkan, untuk pemenuhan sarana air bersih,” janjinya.

Untuk unit pengolahan air bersih sekarang di Tanah Putih, pemerintah pusat katanya mengalokasikan Rp14 miliar, bukan hanya untuk Rokan Hilir, melainkan ada beberapa lokasi lain, Rupat, Kabupaten Bengkalis, kemudian di Sumatera Barat.

“Dana yang dialokasikan pusat lebih kurang Rp 14 miliar, bukan hanya untuk Rohil, ada beberapa lokasi, jadi mereka menyiapkan intakenya, pengolahan air bersih, dan bangunan. Kalau provinsi, dari intake, pipa pengolahan tu ke sambungan induknya, provinsi, setelah itu baru disambung kabupaten,” katanya.

Potensi untuk mendapatkan dana dari pemerintah pusat diakuinya cukup besar, namun pemerintah kabupaten diminta untuk membentuk lembaga sendiri dibawah dinas, dalam bentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT).

“Dan itu (UPT, red) sedang kita godok, dan dalam waktu dekat ini, perbubnya akan diteken oleh Pak Bupati, kalau kita sudah punya UPT, DED ada, bisa kita mintak bantuan dari pemerintah pusat,” katanya optimis.***(nop)