PEKANBARU - Anggaran Pendapatan Belanja Derah (APBD) Provinsi tahun 2015 direncanakan sebesar Rp10,18 Triliun. Angka tersebut terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.104,44 triliun atau 41,7 persen dari total belanja APBD dan belanja langsung sebesar Rp.6,3 triliun atau 58,6 persen dari total belanja daerah dari total belanja APBD. 

Anggaran belanja tidak langsung tersebut dialokasikan antara lain untuk belanja pegawai, belanja bagi hasil pajak ke Kabupaten dan Kota, belanja subsidi serta belanja hibah dan bantuan sosial. 

Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Riau, Arsyadjuliandri Rahman saat rapat paripurna penyampaikan pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2015 di Gedung DPRD Riau, Selasa (3/9/2014).

"Kebijakan anggaran belanja langsung tahun 2015 akan diarahkan untuk mendukung penyelesaian masalah-masalah mendasar di Provinsi Riau. Sejalan dengan empat pilar setrategi pembangunan nasional yang mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran serta mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan," katanya.

Menurutnya, untuk total pendapatan daerah pada tahun 2015 direncanakan sebesar Rp. 8,718 triliun. Dengan demikian, yang diharapkan akan dapat ditutupi dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2014.

"Dua triliun ini dari sisa anggaran dari tahun 2014. Dan arah kebijakan belanja tahun 2015 ditujukan untuk pembagian pajak Kabupaten dan Kota untuk belanja tidak langsung termasuk dana BOS. Jadi dari yang kita bahas ini Insya Allah kita akan bisa membangun sekolah, kesehatan dan pariwisata," jelasnya.***(hrc-adi)