BKD Berharap Daftar CPNS Pakai NIK Riau
Minggu, 17 Agustus 2014 18:36 WIB
PEKANBARU - Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Riau belum menerima Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014. Padahal, jadwal penyerahan formasi oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) ke setiap daerah harisnya pada tanggal 15 Agustus lalu.
"Hingga kini belum terima ya jadwal dari pusat sesuai dengan jadwal tentatif yang diberikan oleh pusat tanggal 15 Agustus lalu, dan kita masih menunggu ketetapan formasi, sampai hari ini masih kita lihat,"ujar Kepala BKD Riau, M Guntur, Minggu (17/8/2014).
Ia juga menyebutkan, jika hari Senin (18/8/2014) sudah dikeluarkan oleh pihak Menpan, pihaknya juga melaporkan kepada Gubernur Riau sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan jika disetujui BKD, langsung menyiapkan formasi dan pendaftaran CPNS untuk Pemprov Riau.
Ia juga menyebutkan jika persyaratan CPNS menggunakan sistem persyaratan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh Indonesia, pihaknya menginginkan penerapan seperti yang dilakukan pihak Bank Indonesia (BI).
"Karena penerapan yang dilakukan oleh pihak BI cabang daerah mereka menggunakan sistem putra tempatan yang ada di daerah,"ujarnya.
Dan ia menginginkan persyaratan seperti yang dilakukan BI dengan persyaratan nomor induk KTP (NIK) 14 yang menandakan putra daerah Riau meski menggunakan KTP Nasional.
"Meski mereka berada di luar kota dengan menggunakan KTP nasional, setidaknya salah satu orang tuanya asli Riau," ujarnya.***(hrc-din)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar
Berita Terkait
-
Ekbis
6 Pilihan Popok Sweety Sesuai Kebutuhan Si Kecil, Mana yang Cocok untuk Anak Anda?
-
Sosial
Hari Raya Waisak 2026 Jadi Bukti Kokohnya Kerukunan Umat Beragama di Indonesia
-
Politik
Hewan Kurban Presiden di Dumai, Sapi Samson 950 Kilogram Jadi Kebanggaan Peternak Lokal
-
Sosial
Hari Kenaikan Yesus Kristus 2026, Menag Ajak Perkuat Harmoni dan Persatuan
-
Lingkungan
Bhabinkamtibmas Dorong Ketahanan Pangan Lewat Pekarangan Rumah di Dumai Kota
-
Ekbis
Hari Buruh Internasional 2026, Prabowo Resmikan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

