PEKANBARU - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau meminta perpanjangan waktu kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk pemberkasan NIP CPNS honorer K2 karena masih mengevaluasi honorer kategori dua (K2) bodong yang ada di daerah.

 

Hal tersebut dijelaskan Kepala BKD Riau M Guntur, Jumat (23/5/2014) terkait belum dikirimnya berkas NIP CPNS K2 itu. Menurutnya, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Menpan dan BKN untuk memperpanjang waktu tersebut.

"Saat ini kita mengalami kendala dalam pemberkasan kija juga akan berkoordinasi dengan Menpan. Kita juga sudah mengirimkan surat ke Menpan untuk memperpanjang waktu pemberkasan," sebut Guntur.

Ditambahkannya, pihaknya  juga melakukan koordinasi dengan beberapa BKD Provinsi lainnya di Indonesia. Ternyata, mereka juga meminta perpanjangan waktu untuk melakukan pemberkasan ini.

"Karena kita juga melakukan justifikasi terlebih dahulu, terhadap pemberkasan ini. Karena kepala daerah yang akan menandatangani pemberkasan ini,"papar mantan biro tapem tersebut.

Dijelaskannya, sesuai surat edaran yang ada, jika terbukti adanya kecurangan, baik Honorer yg bersangkutan maupun Kepala daerah yang mendatangani pemberkasan, akan mendapatkan ancaman pidana.

Oleh karena itu kata Guntur, pihaknya sangat berhati-hati dalam membuat usulan pemberkasan dengan pengecekan dan peninjauan. Karena tenaga honorer K2 ini, hanya yang bekerja sejak tahun 2005 lalu.

"Maka dari itu persoalan inilah kita harus evaluasi terlebih dahulu. Kita berharap, pemberkasan bisa segera diselesaikan sesegera mungkin,"ulasnya.***(mcr-din)