PEKANBARU - BPK RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP). Atas LKPD Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD) Riau Tahun 2013.

Hal ini disampaikan oleh Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI DR Bambang Pamungkas AK MBA di dampingi Kepala Perwakilan BPK RI Riau Drs Widiyatmo, dalam sidang paripurna di DPRD Riau, Senin (9/6/14).

Adapun paragraf penjelas yang dimaksud, adalah diantaranya akun investasi jangka anjang, pernyertaan modal Pemprov Riau yang dicatat di neraca per 31 Desember 2013 dan 2012. 

Diantaranya merupkan enyertaan modal tahun 2010 samai dengan 2012 yang dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah. Nomor 7 Tahun 2009 pasal 5. Ayat 2.

LHP atas LKPD Riau tersebut dikemas dalam tiga buku. Buku I adalah LHP yang memuat leporan keuangan Pemprov Riau dan opini atas laporan keuangan tersebut. Buku II, memuat LHP atas sistem pengendalian intern dan buku III adalah LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

BPK RI berharap Pemprov Riau ke depan mampu mempertahankan dan meningkatkan tata kelola keuangan daerah lebih baik. Sehingga menjadi contoh kabupaten kota mau pun di tingkat nasional.

Pada kesemptan itu, diserahkan pula menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD) Provinsi Riau Tahun 2013 oleh Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI dampingi Kepala Perwakilan BPK RI Riau Drs Widiyatmo.

Kepada LHP diserahkan kepada Ketua DPRD Riau Drs Djohar Firdaus dan Wagubri Arsyadjulaindi Rahman MBA. LHP ini merupakan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan leh BPK Perwakilan Riau, pada semester I Tahun 2014. ***(mok)