BENGKALIS : Sebanyak 3.445 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Bengkalis untuk 2014 menerima bantuan dana dari Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) RI. 

Pemberian bantuan itu secara simbolis peluncuran (launching) program tersebut untuk di daerah ini dilakukan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh di Gedung Cik Puan Bengkalis, Rabu (10/12/14).

Kegiatan peluncuran program ini, juga dipadati ratusan KK penerima PKH dari dua kecamatan, yakni Bengkalis dan Bantan. Tampak hadir pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Bengkalis. 

Realisasi program PKH ini ke Kabupaten Bengkalis dari Kemensos RI ke Pemkab Bengkalis ditandai dengan penyerahan dana bantuan senilai Rp1,6 miliar lebih, oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bengkalis Darmawi kepada Bupati Bengkalis Herliyan Saleh.

Program ini sendiri direncanakan berjalan selama 6 tahun kedepan. Masing-masing KK dengan kategori ekonomi kurang mampu memperoleh bantuan dana secara bervariasi mulai dari Rp400 ribu hingga Rp1,6 juta pertahun.

PKH adalah keluarga yang sangat miskin, rumah tangga miskin secara bersyarat, seperti khusus ibu hamil, anak balita, anak usia sekolah, TK, SD dan SMP.

Tahun pertama dialokasikan Kemensos RI ke Kabupaten Bengkalis berjumlah 4.387 KK sasaran dengan Kategori Sangat Miskin (KSM). Setelah melalui validasi data menjadi 3.445 KK KSM. 

Berdasarkan dari kepesertaan PKH 2014 direalisasikan pada triwulan keempat senilai Rp1,6 M lebih, dengan jumlah nilai nominal bantuan yang diterima KSM bervariasi sesuai dengan criteria. Dan pada tahun selanjutnya berkisar Rp9 M lebih dalam kurun waktu setahun penuh.

Kesempatan ini Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dalam sambutannya berpesan, agar bantuan PKH yang telah diterima tersebut untuk tidak disia-siakan. Herliyan meminta data yang berhak menerima dilakukan validasi setiap tahun, agar lebih baik dan tepat sasaran, seperti seharusnya menerima bantuan tapi tidak dapat menikmati program bantuan.

"Data sangat penting, yang menerima harus dari keluarga yang sangat miskin atau yang akan menerima adalah betul-betul kurang mampu kategori (KSM) secara menyeluruh. Program ini diharapkan terus berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup yang berkualitas dan dapat mengakses pelayanan-pelayanan pemerintah seperti kesehatan dan pendidikan," ungkapnya.

Terkait persoalan jika masih ditemukan adanya pungutan kepada masyarakat, seperti untuk sejumlah layanan kesehatan ataupun pendidikan, Herliyan menegaskan, Pemkab Bengkalis sudah menjamin untuk menggratiskan.

"Tidak ada pungutan di Pustu, Puskesmas dan rumah sakit di kelas tiga ketika menjalani pengobatan, jika ada pungutan laporkan. Tidak ada lagi pungutan-pungutan di sekolah kalau masih ada, cepat laporkan akan ditindak tegas, karena sudah ada bantuan dari pemerintah," tegasnya.

Herliyan juga berharap, direalisasikannya PKH kepada masyarakat tersebut, pihak Kantor Pos sebagai penyalur melakukan koordinasi atau jemput bola dan permudah pelayanan ke masyarakat, jika perlu bantuan PKH dihantar langsung ke pelosok sasaran penerima bantuan.

Sementara itu, Kepala Dinsos Bengkalis Darmawi memaparkan, bantuan yang diterima KSM akan terus dipantau oleh Pendamping PKH yang telah ditugaskan.

"Apabila KSM adalah ibu hamil, maka harus aktif ke Posyandu, ada anak usia sekolah wajib sekolah, apabila tidak sekolah bantuan akan dikurangi. Jika ada balita juga harus rutin ke Posyandu atau ke Puskesmas. Karena penerima bantuan ini akan terus dipantau Pendamping PKH, apakah aktif atau tidak," ujarnya.