DUMAI - Isu mutasi yang dilemparkan Walikota Dumai Khairul Anwar beberapa waktu lalu mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Baik LSM, masyarakat dan anggota DPRD Dumai.

Dahril Qutni, anggota DPRD Dumai dari Partai Keadilan Sejahtera meminta Walikota Khairul Anwar agar dalam setiap melakukan mutasi diharapkan lebih selektif, proporsional dan profesional dalam menunjuk pejabat yang dipercaya menempati posisi maupun jabatan. 

"Artinya, khairul Anwar harus mengedepankan sisi loyalitas, integritas, cerdas, intelektual dan kompetensi (Licik), dan bukan mengutamakan aspek kedekatan semata," ungkap Dahril saat berbincang-bincang dengan riauterkinicom, Ahad (16/2/14).

Menurut dia, keberadaan sistem Licik harus jadi acuan dasar Walikota Dumai dalam memilih dan menempatkan seseorang pada posisinya. Bukan faktor kedekatan atau orang yang selalu mendekat dalam mengambil kesempatan yang ada.

Selain itu Walikota diingatkan agar selalu  melibatkan Baperjakat dalam menyusun sturktur pejabat di tubuh Pemko Dumai. Mutasi dan promosi pejabat dijajaran Pemko Dumai agar pejabat yang dipercaya mengemban suatu jabatan sesuai dengan kemampuannya.

"Latar belakang disiplin ilmu yang dimiliki serta perjalanan karier dan jenjang kepangkatan pejabat itu harus diutamakan. Yang tak kalah pentingnya, Wako harus melibatkan Baperjakat setiap melakukan mutasi pergeseran pejabat," ujarnya.

Ia juga menambahkan, agar penunjukan dan penempatan pejabat lebih berkualitas, disarankannya sebelum dilakukan mutasi sebaiknya dilakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and propertest) bagi seluruh pejabat yang bakal dipercaya menempati suatu jabatan.

"Untuk mengetahui layak tidaknya, patut tidaknya seseorang mengemban suatu jabatan tentu harus dilakukan melalui fit and propertest. Memang dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengetahuinya. Apa salahnya jika langkah itu membuat Dumai lebih baik," pungkasnya.

Ditempat terpisah, ketua LSM Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nasional (YLBHN) Kota Dumai Muhammad Hasbi bahkan meminta Khairul Anwar melakukan tes psikologi dan tes urine secara berkala kepada seluruh pejabat eselon II, III dan IV.

"Paling berpotensi mengalami penyimpangan perilaku sebagai seorang abdi negara dan niat untuk menyelewengkan jabatan adalah PNS yang memiliki jabatan strategis (pejabat eselon) lantaran pejabat tersebut memiliki sarana dan fasilitas yang di dudukinya," pungkasnya.***(die/rtc)