BENGKALIS - Masih belum ditunjuknya komposisi personel Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkalis untuk tahun 2016 ini mendapat tanggapan dari kalangan asosiasi dan rekanan di Bengkalis. Mereka mendesak Penjabat Bupati untuk segera menunjuk serta menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang komposisi perangkat ULP Bengkalis.

Seperti dilontarkan ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) Bengkalis Suhaimi. Memasuki bulan Februari, sudah seharusnya perangkat ULP ditunjuk dan di-SK-kan oleh bupati. 

Meskipun pelaksanaan pelelangan umum belum dilaksanakan pada bulan Februari ini, tapi perangkat ULP sudah harus terbentuk karena mereka juga harus bekerja sesuai tahun anggaran berjalan.

"Tidak ada gunanya mengulur-ngulur waktu penetapan komposisi perangkat ULP. Seharusnya lebih cepat lebih baik, tentu saja penunjukan perangkat ULP berdasarkan kinerja dan kebutuhan bukan karena factor X," ungkap Suhaimi, Kamis (4/2/16).

Dijelaskan Suhaimi, soal siapa yang layak menjadi ketua ULP serta ketua-ketua dan anggota Pokja tentunya harus berdasarkan evaluasi dari kepala daerah. 

Pj Bupati menurutnya juga tidak usah terlalu lama untuk meneken SK komposisi personil ULP, asalkan memenuhi azas kelayakan dan bukan orang yang bermasalah atau tengah disorot publik.

Disinggung soal siapa yang layak menjadi ketua ULP, Ia menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan ranah kepala daerah bersama perangkat dibawahnya. 

Tetapi alangkah baiknya untuk posisi ketua ULP diserahkan kepada orang baru, dalam artian ketua ULP yang lama yang sudah dua periode menjabat tidak usah dipakai lagi tahun ini sebagai ketua ULP, demikian juga ketua-ketua pokja tahun 2015 lalu.

"Masih banyak pejabat di Bengkalis ini, terutama di Sekretariat Daerah yang mampu menjadi ketua ULP. ULP itu juga butuh penyegaran, dari sisi personil," tukas Suhaimi.

Sementara itu Said Busra Mufrizal dari kalangan rekanan meminta supaya ULP tahun 2016 juga bebas dari intervensi serta dugaan praktek KKN yang selama ini menjadi trade mark ULP Bengkalis. 

ULP dituntut bekerja secara professional dan proporsional, karena kegiatan yang mereka lelangkan menyangkut dengan hajat hidup masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

"ULP tahun 2016 kita harapkan mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya yang penuh dengan kritik serta gejolak. Apalagi soal komposisi personel ULP yang akan ditunjuk nantinya, orang-orangnya harus bersih, memiliki integritas dan kredibilitas. Karena pekerjaan mereka terkait erat dengan kelangsungan pembangunan ini serta ikut dalam proses mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa," tutup SBM.