• Home
  • Sosial
  • Jangan Manfaatkan Bansos Covid-19 Dumai untuk Kepentingan Politik

Jangan Manfaatkan Bansos Covid-19 Dumai untuk Kepentingan Politik

Hadi Pramono Jumat, 08 Mei 2020 21:05 WIB
Kepala Dinas Sosial Hasan Basri
DUMAI - Pemerintah Pusat dan daerah jorjoran menggulirkan program bantuan sosial bagi masyarakat yang terimbas pandemi Covid-19. Basis data penerima yang berantakan, memicu kisruh penyaluran santunan. Ditambah ada dugaan dijadikan sarana politik.

Bantuan sosial, sejak lama memang dimanfaatkan menjadi pelumas mesin politik. Barang itu bak komoditas yang ketersediaannya tiba-tiba meningkat menjelang penyelenggaraan pemilihan umum daerah (Pilkada). Ironisnya tahun ini adalah musibah untuk masyarakat karena Covid-19.

Modus penyelewengan bantuan sosial dari waktu ke waktu tak berubah. Misalnya penggelembungan, penerima fiktif, atau penerima yang terafiliasi secara politik dengan pemberi bantuan. Ibaratnya, dana bantuan sosial itu diberikan, tapi memakai syarat. 

Oleh karena itulah, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi publik, seharusnya Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Sosial melakukan publikasi data daftar penerima bantuan sosial (Bansos) Covid-19. 

Data penerima bantuan ini bisa dilihat oleh masyarakat umum melalui papan pengumuman di kantor kecamatan dan kelurahan. Sehingga tudingan miring ke Dinas Sosial Kota Dumai terkait adanya dugaan untuk kepentingan politik terjawab.

Beberapa hari belekangan ini sebelum bantuan sosial untuk korban terdampak Covid-19 disalurkan, publik geger dengan adanya kabar atau isu pengkondisian calon penerima sesuai dengan pesanan untuk kepentingan politik.

Wajar saja publik demikian. Karena data penerima bansos Covid-19 tak kunjung terekspos ke publik sebagaimana yang diharapkan publik itu sendiri. Sebabnya adalah masih ada data masyarakat yang masih dilakukan verifikikasi ulang.

Guna memperimbang informasi ini dan agar tidak merugikan nama baik Kepala Dinas Sosial Kota Dumai Hasan Basri, media ini mencoba konfirmasi kepada yang bersangkutan.

Berikut penjelasan Kepala Dinas Sosial Hasan Basri, "Yang ikut Pilkada tu siapa pak? Orang penetapan bacalon pilkada atau kepastian maju aja belum tau dan yang mengkondisikan siapa? Saya berbuat karena menjalankan tugas dan tetap berkoordinasi serta bertanggungjawab kepada Walikota. Pak Wako yang mengevaluasi kinerja saya."

Kemudian disinggung perihal tidak terumumkannya data penerima bansos ke publik hingga muncul spekulasi dugaan publik adanya permainan Kadisos untuk kepentingan politik, langsung dijawab Hasan, "Data sudah di distribusikan ke kelurahan, tidak ada larangan saya daftar tersebut untuk di expose ke publik. Malahan sudah dibuat pendataan dan cek secara online."

Selanjutnya kabar pengumpulan data penerima bansos melalui tim sukses. Mengingat istri Kepala Dinsos Dumai, seorang politikus yang punya hajat maju Pilkada Dumai, Hasan mejabawab, "Tu kan kabar ya pak belum tentu kebenaran nya. Tentu hal ini perlu diklarifikasi dan sangat merugikan nama baik saya. Dan data diverifikasi oleh timwas melalui Kelurahan ada Babinsa, Babinkantibmas, LPMK, Kelurahan dan PSM. Kita transparan."

Sebelum menyudahi Kadisos Dumai Hasan, menjelaskan bahwa melaksanakan tugas dalam kondisi negara dan daerah sperti saat ini bukan hal yang gampang, namun demikian Dinsos Dumai sudah bekerja semaksimal mungkin siang dan malam biarpun masih banyak kekurangan dan kelemahan disana-sini itu namanya karena pihaknya hanya manusia biasa pasti tidak ada yang sempurna karen yang sempurna itu adalah milik Allah SWT. "Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyaluran bansos karena memang kondisinya darurat," pungkasnya.

Sementara anggota DPRD Kota Dumai Johannes MP Tetelepta, SH, MM, mengaku pernah sampaikan pada rapat di media center bahwa ini harus terbuka dan tidak boleh ada kepentingan diluar kepentingan masyarakat.

Kemudian meminta pemerintah menjamin keterbukaan akses data tentang penerima bantuan, realisasi bantuan dan penggunaan anggaran yang tersedia kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

"Artinya, dari tahapan pendataan hingga penyaluran semua harus transparan. Dan harus ada kebijakan untuk itu, sebarkan, umumkan dan tempel di tempat-tempat tertentu agar masyarakat tau apa yang sedang berjalan, bagaimana prosesnya hingga siapa-siapa saja yang mendapat bantuan," harap Johannes. 

Menurut politikus Gerindra ini, itu semua agar terjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Karena ini terkait hak masyarakat, jadi baginya wajib hukumnya agar masyarakat mengetahui. 

Ini terkait etos kerja dan pertanggungjawaban dunia akhirat. Apapun itu, semua harus terbuka, karena pemerintah kerja untk rakyat dan era transformasi informasi sudah menjiwai keterbukaan dan itu dilindungi oleh Keterbukaan Informasi Publik. 

"Sudah jelas bahwa harus transparan agar tidak membuat opini dan issue. Kan saya pernah bilang, bahwa lindungi masyarakat, jangan dibiarkan masyarakat sendiri sehingga masyarakat menyimpulkan sendiri," katanya. 

Johannes juga mendorong pelibatan dan peningkatan peran serta masyarakat untuk mengawasi. "Dan substansinya jelas kalau kita komit dengan pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengawasan itu harus ditopang fungsi lain agar bisa melekat. Jangan itu dijadikan slogan saja," katanya.   

Dilanjutkannya, dengan keadan seperti itu pemerintah daerah perlu menyediakan sarana layanan pengaduan masyarakat yang mudah dan dapat ditindaklanjuti segera. Dan ini juga instruksi pusat, maka harus berjalan dengan baik sehingga memberikan hasil yang maksimal juga untuk masyarakat.  

"Perlu pemahaman yang kuat saat kita berbicara soal hak-hak masyarakat. Tidak ada lagi tawar menawar, karena ini terkait perut masyarakat kita. Apalagi saat ini adalah musibah yang benar-benar berdampak kepada masyarakat kita," ujarnya.
Tags BansosBansos Covid-19Bansos Covid 19Dinsos DumaiPemko DumaiWalikota-DumaiWalikota Dumai
Komentar