SELATPANJANG - Lahan untuk pembangunan gedung Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) yang dihibahkan oleh pemerintah dimasa masih gabung dengan Kabupaten Bengkalis, kini terancam akan dimanfaatkan untuk pembangunan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Meranti.

Pembangunan itu sendiri sesuai dengan rencana Pemerintah Kababupaten Kepaulauan Meranti, sebagian lahan yang dihibahkan ke pihak AMIK Selatpanjang, sejak bertahun-tahun lalu, kini akan diserahkan kepada pihak BPN untuk pembangungan kantor di Kepulauan Meranti.

Demikian diungkapkan Direktur AMIK Selatpanjang Sujarno yang diampingi PD III Afrizal, S Sos, Msi, dan PD II Ahmad Syafii M Kom dalam konferensi presnya dengan sejumlah wartawan di kampus AMIK, Kamis (24/4/14).  

Menurutnya, tahun ini AMIK Selatpanjang akan melakukan pengembangan di berbagai bidang. Terutama pembangunan (penambahan) gedung baru yang berada persis di atas lahan yang akan di serahkan ke BPN. 

"Rencanya, di gedung baru itulah nantinya dikhususkan bagi mahasiswa yang mengambil/melanjutkan Program S1. Namun dengan adanya informasi bahwa syahnya Pemkab berencana akan membangun kantor BPN diatas lahan tersebut, tentunya membuat kita sedikit terkejut karena selama ini belum ada koordinasi dengan pihak kita, terkait adanya rencana pembangunan Kantor BPN di atas lahan yang nantinya akan kita bangun gedung baru," ujarnya.

Padahal tahun ini pihaknya bakal mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau dan Dirjen Dikti untuk membangun gedung baru di atas lahan tersebut. Makanya kita sangat menyesalkan kenapa lahan itu juga yang harus diserahkan ke BPN. 

"Mahasiswa kita sangat resah, karena dalam beberapa pekan  terakhir pihak BPN selalu datang mengukur dan memancang lahan kita yang disebelah ini. Ketika ditanya mereka hanya beralasan diperintah oleh Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) untuk pembangunan gedung BPN," ucap Sujarno.

Pihaknya sama sekali tidak tahu kalau ada rencana pembangunan kantor BPN diatas  lahan AMIK ini, tiba-tiba saja ada orang yang datang mengukur dan meracun rumput ilalang yang ada di atas lahan AMIK itu. 

"Tentunya kita jadi terkejut, karena tanpa ada konsultasi atau berkoordinasi dengan pihak AMIk tiba-tiba saja ada yang meracun dan dan mengukur lahan," tambah Aprizal Cik S.sos.Msi  

Sementara itu  Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) AMIK Selatpanjang Khairul Umam, dalam jumpa pers, Rabu (23/4) siang, mngakui mahasiswa AMIK merasa terganggu dengan ada rencana pembangunan Kantor BPN di lahan AMIK tersebut.

Bahkan beberapa rekan-rekan mahasiswa telah berkali-kali menanyakan kebenaranya,karena kita semua merasa kwatir akan terganggu rencana  pembangunan gedung baru yang nantinya untuk pengembangan Kampus ini.

"Jika dilahan itu nanti di bangun kantor BPN lantas kami nanti bagai mana,oleh karena itu jika pembangunanKantor BPN itu harus dipaksakan juga di lahan Kampus ini ,kita akan melakukan aksi secara besar-besaran jika kelak lahan tersebut diserahkan kepada BPN," tegasnya. 

"Persoalan ini benar-benar membuat kami resah. Sudah sering kami melihat petugas BNP datang dan mengukur lahan yang akan diserahkan Pemkab Meranti. Kalau persoalan ini tidak selesai juga dan kami harus tersingkir dari sini, maka kami akan turunkan massa untuk melakukan aksi demo menentang kebijakan Pemkab Meranti," katanya.

Pernyataan yang dilontarkan Ketua BEM tersebut cukup beralasan, karena tahun ini pengelola AMIK Selatpanjang akan melakukan pengembangan, baik berupa penambahan gedung baru maupun membuka Program S1. Jika program tersebut terlaksana dengan baik, maka kita bisa melanjutkan ke jenjang S1 tanpa harus jauh-jauh belajar ke Pekanbaru atau daerah lain

Selain itu, kekecewaan pihak AMIK Selatpanjang juga karena bagian Tapem tidak pernah berkoordinasi dengan mereka. Sehingga, terjadi kesalah pahaman yang akhirnya berujung kekecewaan mahasiswa. 

Untuk memastikan kebenaran tersebut, sejumlah wartawan mendatangi  Kabag Tapem Setdakab Meranti Maryansyah Oemar SH dengan tujuan untuk  dikonfirmasi, Rabu (23/4),namun Kabag Tapem  sedang tidak berada di kantornya.

Sementara Kasubag Pemerintahan M Habibi yang ditemui di ruangannya, kemarin tidak bisa berkomentar banyak. Menurutnya dalam menyelesaikan persoalan tersebut pihaknya berencana akan memanggil BPN, Direktur AMIK, Bidang Aset agar duduk bersama membicarakan hal tersebut, sehingga tidak ada kesalah pahgaman nantinya.***(fan)