BENGKALIS, RIAUHEADLINE.COM- Sekda Kabupaten Bengkalis, H Burhanuddin akhinya bersedia menerima 10 orang perwakilan massa berdialog di lantai II Kantor Bupati Bengkalis. Ia didampingi Kabag Hukum Jonnaidi, Kakansatpol PP H Najamuddin dan Sekretaris BPMPD.

Dalam sialog tersebut Sekda menegaskan Pemkab tidak ada intervensi terkait kisruh Pilkades Teluk Pambang. Pemkab tidak berkepentingan siapa yang menang, yang terpenting sesuai prosesyang benar.

'Sesuai keputusan Pengadilan Negeri Bengkalis, bahwa tergugat II dalam ini panitia Pilkades telah melawan hukum sehingga didenda. Kemudian penghitungan ulang yang dilaksanakan batal demi hukum karena ada aturan yang dilanggar. Kita mengacu pada putusan tersebut,' ujar Sekda ketika menerima 10 orang perwakilan massa yang menggelar aksi di Kantor Bupati menuntut Kades terpilih M Ayub segera dilantik.

Menurut Sekda, dalam persoalan ini Pemkab hanya memfasilitasi saja. Dan karena persoalan ini sudah sampai ke ranah hukum dan sudah ada putusan dari pengadilan, maka dikembalikan ke desa dalam hal ini yang bertanggung jawab bertanggung jawab adalah BPD selaku penyelenggara Pilkades.

'Campur tangan Pemkab ada batasnya. Kisruh ini harus diselesaikan oleh BPD. Yang jelas tidak ada intervensi bupati, Pemkab hanya menginginkan semua prosesnya berjalan sesuai aturan,' tegas Sekda lagi.

Ditambahkan Kabag Hukum Jonnaidi, terkait gugutan kedua yang diajukan pihak Antoni selaku calon kades yang kalah, ditolak oleh PN karena dianggap pihak penggugat tidak serisu, maka Pemkab tetap mengacu pada keputusan pertama. Tidak ada konspirasi, apalagi sudah sampai di pengadilan sehingga harus dihormati bersama.

'Berdasarkan pertimbangan majelis semua produk hukum yang dihasilkan panitia pilkades telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Putusan PN yang jadi acuan oleh Pemkab hari ini," tegas Junaidi.***(grc)