SELATPANJANG - Guna meningkatkan akses pelayanan public dan meningkatkan program pemberdayaan masyarakat pedesaan, pada Alokasi Anggaran Desa (ADD) ada peningkatan sebesar Rp10 miliar dari anggaran tahun sebelumnya.

 

Bupati Kepulauan Meranti H Irwan Nasir kepada media ini mengatakan, dengan adanya peningkatan ADD 2014 ini, upaya program pemberdayaan masyarakat pedesaan benar-benar berjalan maksimal sebagaimana yang sudah diprogramkan pemerintah daerah.

Menurutnya, bahwa peningkatan alokasi anggaran ADD sebagai bentuk refleksi dan komitmen Pemkab Kepulauan Meranti dalam menggesa program pemberdayaan masyarakat di pedesaan dan akses pelayanan publik. 

"Untuk itu, kepala desa sebagai perpanjangan tangan Pemkab Kepulauan Meranti, diharapkan mampu menjalankan pengelolaan ADD dengan  mengedepankan akuntabilitas. Sebab itu akan menjadi tolak ukur suksesnya pembangunan perdesaan," ungkapnya. 

Dijelaskannya, tujuan meningktkan alokasi dana ADD agar program pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat berjalan lebih baik. Dan sebagai komitmen, alokasi dana ADD tahun 2014 ini ditingkatkan guna mencukupi kebutuh yang diharapkan rakyat. 

"Untuk itu, kita pengelolaan dana ADD tahun ini  harus lebih baik dan berkualitas. ADD harus benar-benar menyentuh para program yang telah digarikan. Jangan  asal-asalan dalam pengeloalaannya, karena penggunaan dana ADD ini tetap dituntut pertanggung jawabaannya," katanya.

Dikatakannya lagi, selain meningkatkan alokasi dana ADD Pemkab dalam upaya meningkatkan pelayanan public, untuk tahun 2014 ini Pemkab Meranti juga mengalokasikan pembangunan sarana infrastrutkur kantor desa. 

"Secara bertahap, untuk tahun 2014 ini Pemkab Meranti akan membangun 20 unit kantor desa di berbagai pelosok pedesaan di Meranti. Dengan dibangunya kantor desa ini, diharpakan seluruh proses administrasi pelayanan public pemerintah desa bisa lebih tertib dan terkoordinasi  lebih baik," harapnya. 

Bupati Meranti mengatakan, jadi dengan dibangunnya kantor desa, pihaknya berharap seluruh proses administrasi pemerintah desa bisa dilakukan dengan tertib di kantor desa, bukan lagi di rumah. Jadi tidak ada lagi alasan bagi para kepala desa untuk tidak ngantor pada hari kerja. 

"Kepala desa harus selalu  berada di desa menjalankan roda pemerintahan pedesaan, melayani masyarakat sebagaimana perpanjangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti guna melayani masyarakatnya," pinta Irwan.

Sementara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Drs Ikhwani, melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Kabid Pemdes) Mardiansyah, mengatakan, untuk tahun 2014 ini ada 29 kantor desa yang akan di bangun Pemkab Kepualaun Meranti. 

Pembangunan kantor desa tersebut diantaranya dialokasikan melalui APBD dan PNPM Mandiri. Lima kantor desa dibangun melalui APBD pada tahun ini, yakni untuk desa Maini, Mengkikip, dan Alai Selatan kecamatan Tebingtinggi Barat. 

Kemudian desa Kayu Ara kecamatan Rangsang Pesisir, serta desa Tanjungpadang kecamatan Tasik Putri Puyu). Sementara itu, sebanyak 24 kantor desa yang yang lainnya dibangun melalui PNPM. 

Ditambahkannya lagi,  pengerjaan semua kantor desa tersebut akan dimulai pada bulan Juni mendatang. Sebagian besar kantor desa yang akan dibangun itu adalah untuk desa pemekaran. 

"Kita berharap semuanya tuntas pada tahun ini, sehingga pihak pemerintah desa bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat," tandas Mardiansyah.***(adv/hum/fan)