Pemprov Riau Sisihkan Silpa APBD 2016 untuk Penyertaan Modal BUMD
Minggu, 29 Januari 2017 18:11 WIB
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan sisihkan hasil Silpa APBD 2016 untuk membantu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Rencana itu sendiri masih dalam kajian dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).
"By process. Jika nantinya sudah ada perangkat Perda yang membolehkan itu, mungkin saja hal ini bisa dilakukan. Yang jelasnya ini masih dalam kajian dalam bentuk peraturan," kata Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, Ahad (29/1/17).
Secara prinsip, Pemprov Riau tidak mempermasalahkan Silpa APBD Riau disalurkan untuk penyetaan modal untuk perusahaan berplat merah tersebut. Meski begitu, penyertaan modal dilakukan atas dasar kesepakatan Pemprov Riau selaku pemegang saham terbesar bersama dengan DPRD.
Ada pun alasan bantuan keuangan untuk BUMD tersebut semata-mata untuk membantu keuangan perusahaan yang sebagian besar masih 'belum mandiri'.
Sebelumnya, orang nomor satu dikalangan administrator tertinggi dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau ini juga beberapa kali sempat mengkritisi buruknya kinerja BUMD Riau.
Bahkan menurutnya, perusahaan plat merah yang hanya menggrogoti keuangan daerah khususnya Riau Airlines (RAL) sebaiknya difailidkan saja. Ada pun silpa BUMD Riau sebesar Rp1,5 triliun.
Disisi lain dalam hal penyerapan APBD Riau malah over estimasi. Dengan kata lain realisasi APBD cukup baik dari tahun sebelumnya. Itu hasil kerja keras semua pihak di Pemprov Riau. Orang kita kerja siang malam. Targetnya tahun ini realisasi membaik lagi," ungkapnya.
(rdk/rtc)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar
Berita Terkait
-
Hukrim
Terlibat Narkoba, Polisi Tangkap Seorang ASN Pemprov Riau di Jakarta
-
Sosial
Gubernur Riau Teken MoU Bersama Badan Restorasi Gambut
-
Lingkungan
Riau Contoh Terbaik Dunia untuk Restorasi Gambut
-
Pendidikan
Disdik Riau Berhasil Selesaikan Kisruh PPDB SMA di Siak
-
Hukrim
Muncul Spanduk Gelap Sudutkan Keluarga Gubri Soal Setoran Proyek
-
Ekbis
Apindo Harapkan Gubri Ambil Tindakan Soal Regulasi Gambut

