DUMAI - Menindaklanjuti penolakan masayarakat dua Kelurahan yaitu Tanjung Palas dan Jaya Mukti Kecamatan Dumai terkait pembangunan Gedung Serbaguna yang dilakukan PT Pertamina RU II Dumai langsung mendapat respon dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Amrizal, CSR Public Relation Pertamina RU II Dumai ketika menghubungi riauheadline.com mengatakan, perusahaan akan melakukan langkah mediasi kepada masyarakat yang menolak pembangunan Gedung Serbaguna dari program CSR tahun 2013 dengan nilai Rp1,5 miliar tersebut.

"Kita tetap mengutamakan pendekatan dengan warga yang melakukan penolakan itu. Karena, program pembangunan ini sebenarnya muncul sejak 2013 lalu. Tapi karena ada kendala lahan, pembangunan dilakukan tahun ini," kata Amrizal.

Ketika disinggung apakah akan tetap membangunan gedung jika masyarakat menolak, Amrizal menjawab, untuk digaris bawahi masalah penolakan pembangunan Gedung Serbaguna oleh warga ini. Menurutnya, apakah yang menolak secara keseluruhan atau segelintir orang.

"Perlu ditegaskan kembali, intinya Pertamina tahun ini memiliki program membangun di Dumai. Kemudian, penolakan ini perlu dikaji ulang, apakah seluruh masyarakat yang menolak atau hanya beberapa saja. Kalau memang menolak, kita akan batalkan pembangunan," tegasnya.

Dikatakannya, sebenarnya pembangunan yang dilakukan Pertamina ini murni untuk mendorong kemajuan Pemerintah Kota Dumai. Jadi, apabila program ini tetap ditolak warga, yang bakalan rugi masyarakat itu sendiri. Masyarakat menolak pembangunan dari Pertamina Dumai.

"Jelas yang rugi itu masyarakat sendiri. Mereka menolak pembangunan dari Pertamina. Kalau perusahaan akan mengambil dua langkah jika terjadi penolakan pembangunan ini. Dua langkah itu, dibatalkan pembangunan atau dialihkan pembangunannya dikelurahan lain," pungkas Amrizal.

Sedangkan ketika dikonfirmasi terkait dukungan LAMR Dumai atas tuntutan warga untuk segera merelokasi rumah mereka, Amrizal menegaskan, bahwa kalau masalah ini bukan wewenangnya untuk menjawab. Yang berhak menjawab adalah General Affair Manager PT Pertamina Yan Syukharial.

Sedangkan Pengamat Sosial Pemerintahan, Nasaruddin ST mengatakan, polemik antara warga dengan Pertamina Dumai itu sejatinya yang memicu duluan adalah perusahaan. Karena, perusahaan kurang peka terhadap gejolak sosial yang saat ini melanda pendudukan dua kelurahan itu.

"Saat ini muncul program pembangunan Gedung Serbaguna yang digelontorkan perusahaan di lingkungan pendudukan. Tapi, program itu tidak bisa menyenangkan hati masyarakat. Mereka saat ini hanya menanti wujud tuntutan relokasi rumah dari sekitar kilang minyak," katanya.

Sebelumnya, warga yang tinggal di Tanjung Palas dan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur dengan tegas menolak pembangunan Gedung Serbaguna di Kelurahan Tanjung Palas dari PT Pertamina RU II Dumai dengan alokasi dana sebanyak Rp1,5 miliar. 

Penolakan tersebut disebabkan kerena pihak PT Pertamina belum memberikan jawaban tertulis terhadap tuntutan warga yang meminta pihak perusahaan BUMN tersebut merelokasi rumah warga yang berada di sekitar lokasi operasional Kilang Minyak Putri Tujuh, Dumai. 

Sikap penolakan tersebut juga mendapat dukungan LPMK Kelurahan Tanjung Palas dan Lurah Tanjung Palas. Lurah Tanjug Palas H. Syahrial M. S.Sos telah mengirimkan surat kepada pihak PT Pertamina RU II Dumai, yang menyatakan belum bisa menerima bantuan pembangunan Gedung Serba Guna tersebut. 

Perwakilan warga Tanjung Palas Despi Prianto, membenarkan sikap masyarakat mendapat dukungan dari LPMK dan Lurah Tanjung Palas. Bahkan, pihak kelurahan sudah mengirimkan surat ke pihak PT Pertamina yang menegaskan sikap belum bisa menerima bantuan PT Pertamina Pusat tersebut. 

"Kami belum bisa menerima pembanguna Gedung Serbaguna dari Pertamina, karena belum mendapatkan jawaban tertulis dari pihak Pertamina Pusat tentang tuntutan agar merelokasi rumah warga," demikian penjelasan Despi Prianto.***(adi)