PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau upayakan merebut alokasi tambahan dari sektor perkebunan, khususnya dari hasil pajak ekspor yang selama ini hanya dinikmati pemerintah pusat. 

Pada hal, kerusakan jalan yang diakibatkan dari lalu lalang kendaraan Crude Palm Oil (CPO) selama ini sangat dirasakan, terutama jalan raya yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten kota. 

"Kita sebagai pelengkap penderita saja dalam hal sektor perkebunan. Sementara pusat memungut pajak ekspor, tak ada ke daerah. Padahal jalan rusak akibat CPO lewat kita yang merasakan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, Rabu (7/12/16). 

Menurut Hijazi, persoalan ini dibawa dalam rapat komisi dalam acara rembuk integritas nasional yang dilaksanakan di Hotel Arya Duta. 

Dari sana pula, diharapkan akan ada masukan dan solusi kontribusi apa yang didapat Riau sebagai daerah perkebunan yang juga mengandalkan dari sektor ini. 

Selain itu, beberapa potensi sektor lainnya yang juga masih dikuasi pusat juga diharapkan ada feedback untuk Riau. 

Dengan begitu, potensi 'lubang-lubang' sumber keuangan yang ada di daerah ini bisa dimaksimalkan. "Ya termasuk retribusi lainnya. Ini dibahas di dalam diskusi. Mudah-mudahan ada hasil," ungkapnya.