PEKANBARU - Subsektor perkebunan sekarang ini telah menjadi tulang punggung perekonomian para petani pekebun di Riau. Namun hal itu tidak berarti tingkat kesejahteraan petani telah meningkat. 

Masih banyak juga para petani pekebun yang ditemukan masih belum sejahtera padahal dia memiliki lahan perkebunan karet atau kelapa sawit yang lumayan banyak.

Untuk petani kelapa sawit, bahkan ada yang mendapatkan hasil produksi 0,6 ton per hektar per bulan jauh dari ideal teknis perkebunan kelapa sawit yang seharusnya 3,5 ton per hektar per bulan. 

Sedangkan petani karet, masih ada yang menghasilkan getah 9-10 kilogram per hektar per bulan yang jauh dari idealnya yaitu 40 kilogram per hektar per bulan.

Mirisnya lagi, yang menjadi korban adalah petani swadaya yang mengandalkan perekonomian keluarga dari subsektor perkebunan tersebut. 

Selain mereka menderita karena produktifitas yang rendah, petani swadaya juga mendapat harga jual produk yang rendah juga. Seperti kelapa sawit, harga yang mereka dapatkan jauh dibawah standar.

Untuk mengatasi masalah produktifitas dan pemasaran produk tersebut, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Drs Zulher MS, menghimbau kepada petani untuk membentuk kelembagaan petani baik dalam bentuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau koperasi. 

Dengan adanya kelembagaan petani tersebut, maka permasalahan produktifitas dan pemasaran buah tersebut dapat diatasi. Hal itu diungkapkannya di kantor Disbun Riau, Pekanbaru, Kamis( 2/1/2013).

'Dengan kelembagaan petani tersebut, semua akan jadi mudah. Seperti dalam hal produktifitas dan pengelolaan usaha anggota, dengan kelembagaan petani maka penyaluran bantuan dari pemerintah seperti pembinaan, penyaluran pupuk bersubsidi, penggantian bibit palsu, pembangunan infrastruktur maupun yang lainnya akan lebih mudah,' terang Zulher.

Sedangkan untuk pemasaran hasil perkebunan, kelembagaan petani akan mempersingkat rantai distribusi produk hingga ke pabrik. 

Jika selama ini produk petani tersebut melewati beberapa tengkulak, kelembagaan petani akan memangkas distribusi tersebut. Maka dengan cara itu, harga yang ditetapkan oleh TIM Disbun Riau akan sama harga nya dengan di kalangan petani.

'Tengkulak pasti cari untung. Maka dengan kelembagaan petani, keuntungan yang seharusnya untuk tengkulak maka akan dikembalikan lagi ke petani,' terang mantan Sekda Kampar ini.

Jika petani menemukan kendala dalam pembentukan kelembagaan tersebut, Zulher mengatakan Disbun Riau siap memfasilitasi petani. 

'Apalagi jika hasil perkebunan petani tersebut tidak diterima oleh perusahaan. Maka kami akan segera menindak perusahaan tersebut,' tambah Zulher.***(rls/grc)