Gubri Yakin Kompak dengan Wakilnya,
Targetkan Percepat Bahas RAPBD-P untuk Sesuaikan SOTK
Jumat, 21 Februari 2014 16:39 WIB
PEKANBARU - Gubernur dan Wakil Riau sepertinya sudah punya pembagian tugas dalam melaksanakan pemerintahan. Jika urusan ke Jakarta Wagubri, urusan ke kampung-kampung diserahkan ke gubernur.
"Kalau ke Jakarta biarlah Pak Wagub. Saya yang pergi ke kampung-kampung saja," ujar Gubernur Riau Annas Maamun kepada wartawan, usai memimpin rapat konsolidasi bersama sejumlah Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Pemprov Riau, Jumat (21/2/14).
Pembagian tugas itu menurut Annas, agar tugas-tugas pemerintahan tetap seimbang dan tetap berjalan dengan baik.
Anas sendiri meyakinkan, duetnya bersama wakilnya Arsyadjuliandi Rahman, tetap akan berjalan baik, selama menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan undang-undang.
"Saya kira tak ada masalah, bekerja sama, dalam undang-undangkan ada. Kalau diluar undang-undang terserah gubernur, gubernur yang menugaskan Wagub.
Percepat Bahas RAPBD-P 2014
Dalam kesempatan tersebut, mantan Bupati Rokan Hilir tersebut juga menyampaikan target April mendatang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) sudah mulai dibahas. Termasuk diantaranya tentang anggaran Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru.
Pembahasan perubahan anggaran itu, untuk menyesuaikan adanya penambahan dan peleburan SOTK yang sudah disahkan beberapa waktu lalu.
"APBD supaya April nanti sudah dimulai dilaksanakan APBD-P, kapan perlu kita perbaiki mana-mana yang belum, banyak yang dipecahkan dinas-dinas," kata Anas, usai memimpin rapat konsolidasi bersama sejumlah Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Pemprov Riau, Jumat (21/2).
Hadir pada kesempatan itu, Sekdaprov Riau Zaini Ismail, Asisten III Hardi Jamaluddin, Kepala Badan Pengelola Keuangan Arsip Daerah (BPKAD) Jonli, Karo Tata Pemerintahan Muhammad Guntur, Karo Humas Fahmizal Usman.
Anas menegaskan, pada perubahan anggaran tersebut semuanya harus tepat sasaran dan efesien. Realisasi perubahan anggaran harus benar-benar berjalan sesuai dengan harapan.
Lebih lanjut, Anas juga menyatakan sejumlah program kerja yang akan menjadi prioritas, infrastruktur jalan, sarana pendidikan, kemudian Rumah Layak Huni (RLH) untuk orang miskin termasuk rumah ibadah.
Anas juga meminta, biaya perjalanan dinas dikurangi, bahkan kegiatan serimonial seperti penataran kapan perlu dihilangkan. "Perjalanan dinas kalau bisa dikurangi, penataran juga dikurangi kapan perlu dihilangkan," ujar Anas lagi.*** (mok)
"Kalau ke Jakarta biarlah Pak Wagub. Saya yang pergi ke kampung-kampung saja," ujar Gubernur Riau Annas Maamun kepada wartawan, usai memimpin rapat konsolidasi bersama sejumlah Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Pemprov Riau, Jumat (21/2/14).
Pembagian tugas itu menurut Annas, agar tugas-tugas pemerintahan tetap seimbang dan tetap berjalan dengan baik.
Anas sendiri meyakinkan, duetnya bersama wakilnya Arsyadjuliandi Rahman, tetap akan berjalan baik, selama menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan undang-undang.
"Saya kira tak ada masalah, bekerja sama, dalam undang-undangkan ada. Kalau diluar undang-undang terserah gubernur, gubernur yang menugaskan Wagub.
Percepat Bahas RAPBD-P 2014
Dalam kesempatan tersebut, mantan Bupati Rokan Hilir tersebut juga menyampaikan target April mendatang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) sudah mulai dibahas. Termasuk diantaranya tentang anggaran Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru.
Pembahasan perubahan anggaran itu, untuk menyesuaikan adanya penambahan dan peleburan SOTK yang sudah disahkan beberapa waktu lalu.
"APBD supaya April nanti sudah dimulai dilaksanakan APBD-P, kapan perlu kita perbaiki mana-mana yang belum, banyak yang dipecahkan dinas-dinas," kata Anas, usai memimpin rapat konsolidasi bersama sejumlah Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Pemprov Riau, Jumat (21/2).
Hadir pada kesempatan itu, Sekdaprov Riau Zaini Ismail, Asisten III Hardi Jamaluddin, Kepala Badan Pengelola Keuangan Arsip Daerah (BPKAD) Jonli, Karo Tata Pemerintahan Muhammad Guntur, Karo Humas Fahmizal Usman.
Anas menegaskan, pada perubahan anggaran tersebut semuanya harus tepat sasaran dan efesien. Realisasi perubahan anggaran harus benar-benar berjalan sesuai dengan harapan.
Lebih lanjut, Anas juga menyatakan sejumlah program kerja yang akan menjadi prioritas, infrastruktur jalan, sarana pendidikan, kemudian Rumah Layak Huni (RLH) untuk orang miskin termasuk rumah ibadah.
Anas juga meminta, biaya perjalanan dinas dikurangi, bahkan kegiatan serimonial seperti penataran kapan perlu dihilangkan. "Perjalanan dinas kalau bisa dikurangi, penataran juga dikurangi kapan perlu dihilangkan," ujar Anas lagi.*** (mok)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar
Berita Terkait
-
Hukrim
Kasat Reskrim Polres Siak Tinjau Korban Percobaan Pencurian di Kampung Dosan
-
Sosial
Bupati Siak Afni Dorong Penyelesaian Konflik HGU di Jakarta
-
Hukrim
Operasi Narkotika Diperketat di Bengkalis, Ratusan Pelaku Ditangkap
-
Hukrim
Kejari Bengkalis Musnahkan Barang Bukti 110 Perkara Inkracht
-
Lingkungan
Rumah Kompos Pekanbaru Dorong Pengurangan Sampah TPA Muara Fajar
-
Politik
DPRD Pekanbaru Desak Prioritas Drainase 2026
