DUMAI - Pemerintah Kota Dumai mengeluarkan ribuan undangan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 70 tahun 2015 tanpa cap resmi dan tandatangan pengundang baik itu penjabat Walikota Dumai Arlizman Agus maupun Sekretaris Kota Dumai Said Mustafa. 

Ribuan undangan yang dicetak menggunakan uang rakyat itu terkesan asal jadi dan terkesan mengabaikan pejabat tinggi di Pemerintah Kota Dumai. Bahkan undangan bodong yang mengatasnamakan Walikota Dumai itu kini sudah mulai jadi berbincangan hanya kalangan pejabat baik legislator maupun dari instansi vertikal. 

Salah satu anggota DPRD Dumai ketika dimintai komentarnya mengaku prihatin dengan undangan yang disebar oleh pemerintah Kota Dumai dalam momen nasional seperti HUT Kemerdekaan RI tanpa ada ditandatangani pengundang baik itu Penjabat Walikota Dumai Arlizman Agus dan Sekretaris Kota Dumai Said Mustafa. 

"Saya rasa kesalahan administrasi ini ada unsur kesengajaan. Kalaupun memang Pemko Dumai sedang mengalami transisi pergantian pemimpin, tentunya di undangan itu ditandatangani oleh Sekretaris Kota Dumai Said Mustafa. Tapi, alangkah bagusnya Pj Walikota Dumai yang neken," tegas Yukrotul Ahyuni, Politis Partai Demokrat kepada riauterkinicom, Ahad (16/8/15). 

Yuni menilai, undangan bodong yang notabene dicetak menggunakan uang rakyat mencapai puluhan juta dinodai dengan unsur kesengajaan yang dilakukan oknum tidak bertanggungjawab. Menurutnya, kesalahan fatal ini membuat malu lembaga Pemerintah Kota Dumai dimata mitra yang ada di wilayah ini. 

"Momen ini cukup membuat malu Pemerintah Kota Dumai. Gimana kita mau datang ke acara ini, kalau yang mengundang saja tidak ada. Jelas sacara pribadi mewakili diri sendiri tidak akan menghadiri acara momen nasional ini. Ini sudah melukai hati kita semua. Ini bukan masalah sepele, tapi ini masalah serius dan tidak boleh terulang kembali kesalahan administrasi di undangan," pungkasnya. 

Sementara Sekretaris KNPI Dumai Ahkmad Khadafi, juga mengomentari hal sama. Namun dia lebih mempertegas, apakah dengan hadirnya Penjabat Walikota Dumai Arlizman Agus untuk memimpin Pemerintah Kota Dumai tidak dianggap. Apalagi, kata dia, ini momen nasional dan setiap tahunnya dilaksanakan. 

"Kan ada Pj Walikota Dumai Arlizman Agus, apa beliu tidak dianggap sebagai pemimpin sampai-sampai undangan resmi yang dikeluarkan Pemerintah Kota Dumai tanpa tanda tangan. Ini merupakan kesalahan cukup fatal bagi lembaga Pemerintahan Dumai dalam administrasi," ujar Khadafi, mengomentari persoalan undangan HUT RI ke 70 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Dumai tanpa teken pengundang. 

Beberapa pejabat dilingkungan Pemko Dumai mengaku terkejut dengan undangan yang disebar tanpa ada teken pengundang. "Ini saya baru dari media soal undangan tanpa teken. Saya kurang perhatikan soal undangan momen nasional ini. Ini kok bisa begini ya," tegas pejabat eselon II dilingkungan Pemko Dumai, yang enggan disebutkan namanya kepada riauterkinicom, menyikapi undangan bodong tersebut. 

Sedangkan hasil penelusuran riauterkinicom dari berbagai sumber menyebutkan, bahwa undangan resmi Pemerintah Kota Dumai dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 70 tahun 2015 itu dikeluarkan oleh Bagian Umum Sekretariat Pemko Dumai. 

Undangan tidak berteken dan cap resmi itu diantaranya mencakup Upacara Peringatan Ke-70 Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih pada 17 Agustus 2015.