• Home
  • Tekno
  • Inspektorat Surat Dinas Kominfo Siak Soal Proyek Internet Rp793 Juta

Inspektorat Surat Dinas Kominfo Siak Soal Proyek Internet Rp793 Juta

Hadi Pramono Selasa, 05 November 2019 12:01 WIB
SIAK - Untuk keperluan layanan jaringan akses internet di 14 kecamatan di Kabupaten Siak, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Siak, menggunakan anggaran APBD Siak 2018 sebesar Rp793,8 juta untuk belanja jasa internet tersebut. 

Adapun rincian belanjanya yakni, belanja sewa jaringan internet untuk 14 kecamatan sekitar Rp122,3 juta, pemeliharaan jaringan internet pada perkantoran dan rumah dinas bupati sekitar Rp71,5 juta dan belanja akses internet 52 Mbps sekitar Rp600 juta.

Belanja jasa internet untuk 14 kecamatan se-Kabupaten Siak, dilaksanakan CV HSP dengan nota kesepakatan, yang dikelola PT SPS yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Siak.

Akan tetapi dilapangan diketahui bahwa 2018 tersebut, 3 kecamatan yakni Kecamatan Siak, Kerinci Kanan, dan Koto Gasib tidak menggunakan jaringan internet tersebut melainkan jaringan internet lain. 

Untuk Kecamatan Sungai Mandau, Kandis, Tualang, dan Munas tidak terdapat layanan internet aktif yang disediakan Diskominfo tersebut.

Untuk Kecamatan Lubuk dalam, Mempura, Pusako, dan Sabak Auh jaringan internet Diskominfo tersebut tidak memuaskan atau jaringan lambat/lelet.

Hal ini menjadi temuan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Riau, dan menyurati serta memberikan rekomendasi kepada Bupati Siak dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Siak.

Menanggapi hal tersebut, Senin (4/11/19),Kepala Kantor Inspektorat Kabupaten Siak Faly Wurendarasto telah melayangkan surat ke Dinas Kominfo Siak dan segera merealisasikan rekomendasi dan arahan dari BPK RI perwakilan Provinsi Riau tersebut.

"Kita sudah mengirimkan surat ke OPD yang ada, dan diminta segera merealisasikan rekomendasi temuan BPK RI perwakilan Riau tersebut," ujar Faly.

Selain itu, Faly juga mengatakan bahwa kegiatan belanja jasa internet di Dinas Kominfo itu dinilai Mubajir dan disarankan di 2019 dan selanjutnya, pihak Dinas Kominfo tidak lagi menganggarkan benja jasa internet tersebut dan menyerahkan ke masing-masing kecamatan untuk memiliki jaringan internetnya.

"Dinilai Mubajir, dan untuk tahun selanjutnya tidak lagi dianggarkan. Dan untuk pajak yang belum dibayarkan rekanan, segera membayarkan pajak yang menjadi temuan tersebut," terang Faly.
Sumber: Riauterkini.com

Tags InternetPemkab Siak
Komentar