ROKAN HILIR : Lembaga Kajian Pembangunan Rokan HIlir (LKPRH) menaja Dialog Wawasan Nusantara Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan. 

Dialog diikuti masyarakat Sinaboi, untuk memberi pemahaman yang sama atas wawasan nusantara dan menimbulkan rasa nasionalisme dalam pengelolaan kawasan perbatasan, terutama menghadapi negara lain. 

Dialog ditaja, Kamis (18/12/14) di Gedung Olaharaga dan Pemuda Kecamatan SInaboi, dibuka secara resmi Camat Sinaboi, Julianda, dihadiri 100 peserta dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda se-Kecamatan Sinaboi. 

Dalam sambutannya, Julianda mengatakan, wawasan nusantara, sudah melekat, dulu namanya pendidikan P4 dan GBHN, bagaimana cara bangsa Indonesia memandang dirinya sendiri, dari unsur sosial, ekonomi, budaya, kawasan dan sekitarnya, kekayaan alam, tidak terlepas dari sudud pandang idiologi, bangsa Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. 

Kecamatan Sinaboi katanya pemekaran dari Kecamatan Bangko, empat kepenghuluan, berada dikawasan pesisir, Rokan Hilir, Kepenghuluan Sungai Nyamuk, Raja Bejamu, Sungai Bakau dan SInaboi, sedangkan satu lagi Kepenghuluan Darussalam, pemekaran dari Kepenghuluan SInaboi berada di wilayah darat. 

Sinaboi tambahnya, langsung berbatasan dengan Selat Malaka, menghubungkan dengan negara tetangga Malaysia, dengan permasalahan-permasalahan yang ada, harus adanya perlakuan khusus. 

Dan sebagai besar penghidupan masyarakat, bergantung pada hasil laut, dengan kebijakan dari Menetri Perikanan dan Kelautan yang menenggelamkan kapal asing, disambut positif. 

Karena selama ini, , berdasarkan data yang pernah dishare dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Rokan Hilir, terakhir melaksanakan ekspor ikan skop besar di Sinaboi pada tahun 2001, sedangkan dari tahun 2001 sampai sekarang, memang terjadi juga ekspor ikan, tapi dalam skala kecil, diakibatkan semakin rendahnya hasil tangkapan nelayan.  

Faktor yang menyebabkan semakin rendahnya hasil tangkapan nelayan ini, disebabkan sebagian oleh kegiatan-kegiatan illegal fishing, yang dilakukan nelayan asing. 

Ditambah Julianda, alat tangkap nelayan Sinaboi kurang memadai, namun hal ini sudah direspon Pemerintah kabupaten Rokan Hilir dengan memberikan bantuan alat tangkap nelayan. 

Dalam pada itu, Kepenghuluan Darussalam tambah Julianda, berbatasan dengan Kota Dumai, masih menunggu kebijakan Pemerintah Provinsi Riau untuk memfasilitas penyelesaian tapal batasnya. 

"Yang selama ini, daerah perbatasan ini, adanya konflik, dengan adanya pengetahuan (dialog, red), itu menimbulkan pemahaman mengelola daeerah perbatasan, agar nantinya meminimalisir, bahkan meniadakan konflik itu sendiri," harapnya. 

Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana, Noprio Sandi, ST melaporkan, Lembaga Kajian Pembangunan Rokan Hilir (LKPRH) menilai, pengelolaan kawasan perbatasan perlu mendapat perhatian semua pihak. Banyak kekayaan alam yang dicaplok orang luar dikarenakan tidak adanya wawasan nusantara ditengah masyarakat. 

Wawasan nusantara tersebut menurutnya perlu terus ditumbuhkan ditengah masyarakat. Oleh sebab itu, LPKRH menggelar dialog wawasan nusantara dalam pengelolaan kawasan perbatasan. 

Tujuan Timbulnya pemahaman yang sama atas wawasan nusantara, Timbul rasa nasionalisme dalam pengelolaan kawasan perbatasan, terutama menghadapi negara lain. 

Narasumber, kepala Badan Pengelola Perbatasan Rokan Hilir, materi yang dimintakan "Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Sinaboi", Gamal Abdul Nasir, Pengamat Perbatasan, materi yang dimintakan "Pentingnya Hidup Berwawasan Nusantara Bagi Masyarakat Sinaboi" dan Camat Sinaboi, H Julianda, S.Sos, materi yang dimintakan "Kondisi Kawasan Perbatasan di Sinaboi".