• Home
  • DPRD Kuansing
  • Legislator Ingatkan Pemkab Kuansing Tidak Mengubah Kesepakatan APBD 2019

Legislator Ingatkan Pemkab Kuansing Tidak Mengubah Kesepakatan APBD 2019

Dio Febrian Rabu, 05 Desember 2018 12:53 WIB
KUANSING - DPRD Kuansing mengingatkan kepada pemerintah daerah agar tidak mengubah kesepakatan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Tahun 2019 yang telah disetujui bersama, jika tidak ingin bermasalah dengan hukum.

"Kami di lembaga akan tuntut secara hukum, jika seandainya kesepakatan yang sudah disetujui bersama di ubah ditengah jalan oleh pihak pemerintah," tegas Musliadi, Ketua Komisi A DPRD Kuansing, Selasa (4/12) dikutip dari riauterkini.

Dikatakan Musliadi, dengan telah disahkannya APBD Tahun 2019 pada Jumat (30/11/18) lalu, oleh DPRD bersama pemerintah maka satu langkah sudah dilalui dan disambut gembira oleh masyarakat.

Dengan dituntaskannya, satu langkah ini, katanya, maka tahun 2019 Kuansing sah memiliki APBD. Kemudian terlepas dari itu semua, menurutnya, DPRD mengingatkan pemerintah daerah, bahwa tanggal 5 Desember 2018 adalah batas akhir penyerahan APBD ke Gubernur Riau.

"Nah kami mendengar ada riak kecil di internal pemerintah ada yang mengatakan, bahwa apa yang sudah menjadi kesepakatan, mau diotak-atik oleh beberapa orang di pemerintahan. Oknumnya adalah para pembantu Sekda," ujarnya.

Menurut Musliadi, oknumnya ini sebagian ada yang merupakan anggota TAPD dan di duar TAPD. Dalam hal ini, kata dia mencoba memberi pemahaman keliru kepada Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Mursini.

"Untuk itu saya ingatkan Bupati dan pemerintahan daerah, jangan coba-coba menganulir keputusan rapat yang sudah diambil antara DPRD dan pemerintah daerah, terutama Tim Banggar dan TAPD eksekutif itu yang pertama," jelasnya.

"Kemudian yang kedua, saya kembali mengingatkan, jangan terulang lagi, persoalan APBDP 2018 lain yang dibahas, lain pula yang diantarkan untuk diverifikasi ke tingkat Provinsi," kata pria yang akrab disapa Cak Mus ini.

Terkait masalah tersebut, dirinya mencium dan mendengar ada upaya-upaya untuk itu, dan kalau ini terjadi, kata dia, berarti pemerintah daerah sendiri yang sudah mengangkangi keputusan yang dibuat bersama.

"Kalau ini sempat terjadi, kensekwensinya nanti, DPRD tentu akan melaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Karena merubah ini tidak bisa sendiri, sebab merupakan peraturan daerah. Peraturan daerah ini tidak semena-mena bisa diubah oleh sepihak," tegasnya.

Maka dari itu, Cak Mus, menyampaikan warning kepada pemerintah daerah baik TAPD maupun orang-orang yang punya kepentingan terhadap APBD untuk tidak mengubahnya, karena APBD ini, menurutnya, milik rakyat dan harus mendahulukan kepentingan rakyat diatas segalanya.

Dan dalam hal ini kata Cak Mus, jika Bupati tidak tegas, maka APBD ini bisa saja diotak atik digunakan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu, maka dari itu ia minta diawasi secara bersama-sama. 

Dan seandainya, kata Cak Mus, besok tak masuk juga ke Provinsi, maka Kuansing dinyatakan tidak punya APBD 2019 alias off site. Padahal kata dia, DPRD siang malam melakukan pembahasan APBD ini, baik itu pengambilan keputusan dan kesepahaman bersama. 

Namun, ia tak habis fikir apalagi permasalahannya belum juga disampaikan ke Provinsi. Dan ia mengingatkan kembali agar jangan membongi rakyat dan DPRD dengan menganulir kesepahaman bersama ini.

"APBD ini produk hukum bersama, maka kalau ada persoalan, harus dibicarakan kembali bersama DPRD. Jika besok juga tak masuk maka Kuansing 2019 tanpa APBD. Maka dari itu kita minta tuntaskan polemik dan persoalan di Pemerintah daerah," pintanya menambahkan.

"Jangan ada yang menjadi pahlawan kesiangan, sekali saya tegaskan jangan ada pejabat dan pembantu Sekda jadi pahlawan kesiangan dalam APBD ini. Kalau ingin jadi pahalwan kesiangan tak disitu tempatnya. Maka ini segera diantar ke Gubernur, jangan diotak atik lagi," pungkasnya.

(Advertorial)
Tags APBDDPRD KuansingPemkab Kuansing
Komentar