PTPN V menargetkan dapat menyediakan dan menjual 1,1 juta bibit sawit unggul melalui aplikasi Sawit Rakyat Online (SRO) yang dapat di unduh di Google Play Store.

Pembangunan proyek Jalan Tol Trans Sumatera membuat kontraktor lokal tidak kebagian porsinya, malah para kontraktor lokal terkesan dicuekin dan tidak dilibatkan dalam proyek jangka panjang tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pada periode Januari-Juli 2021 impor non migas Riau terutama berasal dari Tiongkok mencapai angka terbesar yaitu US$ 173,94 juta (24,44 persen).

Sebanyak 63 mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Lancang Kuning (Unilak), penerima beasiswa dari Pemerintah Provinsi Riau dilatih kewirausahaan tentang fotografi dan videografi.

Menparekraf RI, Sandiaga Uno, mendorong generasi muda dapat menjaga, merawat, melestarikan dan mempromosikan keindahan tanah air dengan penerapan konsep ekowisata.

Merusak kebun warga dua ekor gajah Sumatera di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hilir dievakuasi dan translokasi oleh Tim Gabungan.

Plt Dirjen Kesehatan Kemasyarakatan (Kesmas) Kementerian Kesehatan RI, drg Kartini Rustandi meminta kepatuhan rumah sakit dalam mengisi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) sebagai upaya memantau kebutuhan oksigen di daerah.

Disambut dengan rasa haru sekaligus bangga, orang tua Hervy Shendyka Wiratama dan Dwita Okta Amelia Herdian berlinang air mata saat menyambut kedatangan mereka di VIP Lancang Kuning Pekanbaru

Salah satu perwakilan Provinsi Riau dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional, Dwita Okta Amelia Herdian membagikan pengalamannya menjadi anggota Paskibraka Nasional 2021.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada periode Januari-Juli 2021, ekspor non migas ke sepuluh negara tujuan utama memberikan kontribusi sebesar 68,99 persen terhadap total nilai ekspor non migas Riau.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mempersiapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau untuk mengelola Participating Interest (PI) 10 Persen.

Banyaknya jumlah tenaga non PNS atau honorer di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti membuat pimpinan daerah kewalahan, pasalnya banyak penempatannya tak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Limbah cair kelapa sawit yang seringkali dibuang karena dianggap tak bernilai justru bisa diolah menjadi bahan bakar pembangkit listrik, yang berpotensi mereduksi emisi gas metana.